G20 Susun Aturan Pemungutan Pajak bagi Perusahaan Digital

CNN Indonesia | Minggu, 09/06/2019 14:32 WIB
G20 Susun Aturan Pemungutan Pajak bagi Perusahaan Digital Ilustrasi. (CNN Indonesia/Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri keuangan negara anggota G20 sepakat untuk menyusun aturan guna menutup celah bagi perusahaan raksasa teknologi global, seperti Facebook untuk 'ngemplang' pajak. Kesepakatan akan dituangkan dalam komunike atau pernyataan bersama para menteri keuangan anggota G-20 yang rencananya dikeluarakan Minggu (9/6).

Dengan aturan tersebut nantinya beban pajak perusahaan multinasional besar akan lebih tinggi.  

Aturan tersebut juga akan membuat negara seperti Irlandia kesulitan dalam menarik investasi asing langsung dengan janji tarif pajak perusahaan sangat rendah.


"Kami menyambut kemajuan baru ini. Kemajuan ini bermanfaat dalam mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi dan mendukung program ambisius yang terdiri dari pendekatan dua pilar. Kami akan menggandakan upaya kami untuk solusi berbasis konsensus dengan laporan akhir pada 2020," bunyi versi terakhir dari komunike tersebut seperti dikutip dari Reuters, Minggu (9/6).


Sebagai informasi Facebook, Google, Amazon, dan perusahaan teknologi besar lainnya menghadapi kritik karena diduga memotong tagihan pajak mereka dengan membukukan keuntungan di negara-negara pajak rendah. Praktik semacam itu dipandang oleh banyak orang sebagai perbuatan curang.

Untuk mengatasi kecurangan tersebut Inggris dan Perancis belakangan vokal dalam mengusulkan proposal pemberlakuan pajak bagi perusahaan teknologi raksasa. Dengan proposal tersebut diharapkan, perusahaan digital raksasa tersebut akan lebih sulit dalam mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah.

Kengototan kedua negara tersebut telah membuat mereka berselisih dengan Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]


(Reuters/agt)