Tahun Politik, Serapan Anggaran PUPR Baru Capai 19 Persen

CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 06:13 WIB
Tahun Politik, Serapan Anggaran PUPR Baru Capai 19 Persen Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat serapan anggaran hingga Selasa (11/6) baru mencapai Rp23,17 triliun atau setara 19,79 persen dari total pagu tahun ini Rp117, 09 triliun. Serapan anggaran ini masih berada di bawah target serapan anggaran pada Juni 2019 sebesar 26,62 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan masih rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini tak lepas dari pengaruh perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar pada 17 April 2019 silam. Namun demikian, ia yakin target serapan anggaran pada Juni tersebut bisa tercapai.

"Karena tahun ini ada tahun politik jadi agak sedikit (serapan), kemudian ada puasa dan libur. Saya kira ini baru awal bulan keenam kami masih yakin prognosisnya masih bisa kami kejar," katanya di Komplek DPR RI, Rabu (12/6).



Rinciannya, serapan anggaran pada Sekretariat Jenderal sebesar 32,59 persen senilai Rp173,99 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar 35,33 persen senilai Rp35,2 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 23,46 persen senilai Rp9,41 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 22,33 persen senilai Rp9,82 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 9,36 persen senilai Rp2,1 triliun, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,62 persen senilai Rp1,06 triliun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 29,58 persen senilai Rp166,11 miliar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 18,93 persen senilai Rp43,16 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar 27,14 persen senilai Rp146,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 34,18 persen senilai Rp136,37 miliar.

Di sisi lain, realisasi pembangunan fisik pada 2019 baru mencapai 21,18 persen dari target yang dicanangkan Kementerian PUPR pada Juni 2019 yakni 25,72 persen. Dengan demikian, masih ada selisih antara realisasi dan target pembangunan kurang lebih 4 persen. Ia bilang akan memaksimalkan pekerjaan untuk mencapai target pada Juni tersebut.


"Pokoknya dengan pengawasan, lalu kami akan turunkan semua pekerjaan, tambahan alat, tambahan orang untuk bisa mengejar percepatan menyelesaikan pekerjaan. Karena sudah ada yang kontrak tinggal kami percepat pelaksanaan pekerjaan," imbuhnya.

Rinciannya, pembangunan fisik pada Sekretariat Jenderal sebesar 30,46 persen, Inspektorat Jenderal sebesar 36,26 persen, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 25,03 persen, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 25,15 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 8,77 persen, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,08 persen.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 30,45 persen, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 19,41 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar 28,93 persen, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 36,67 persen.

(ulf/agi)