Menteri Basuki Nilai Kementerian PUPR Tak Perlu Dipisah

CNN Indonesia | Kamis, 07/03/2019 20:45 WIB
Menteri Basuki Nilai Kementerian PUPR Tak Perlu Dipisah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai gagasan pemisahan Kementerian PUPR seperti era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu dilakukan. (CNN Indonesia/Artho Viando)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai gagasan pemisahan Kementerian PUPR seperti era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu dilakukan. Pada era SBY, Kementerian PU berdiri sendiri, begitu pula dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Gagasan pemisahan Kementerian PUPR sempat disuarakan oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara. Tujuannya, agar masing-masing sektor bisa fokus mengerjakan tugasnya.

Meski begitu, menurut Basuki, keputusan menyatukan Kementerian PU dan Kemenpera sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberi dampak capaian yang lebih baik.


"Kalau menurut saya, bukan karena saya sebagai menterinya, ya dibandingkan saja anggarannya dan capaiannya berapa," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/3).


Dari sisi anggaran, sambungnya, Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian dengan anggaran terbesar selama pemerintahan era Kabinet Kerja. Begitu pula dari sisi dampak penggunaan anggaran yang tercermin dari sisi capaian pembangunan infrastruktur dan program-program lain di Kementerian PUPR.

"Dulu waktu Kemenpera, anggarannya kecil, sehingga capaian unit cuma 200 ribuan rumah, sekarang sampai 1 juta lebih karena anggaran dan menjadi program prioritas dari Presiden," terangnya.

Kendati begitu, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada pemimpin yang akan berkuasa nantinya, baik calon presiden pertahana maupun calon presiden oposisi.


"Sebenarnya ini tergantung pemerintahan baru nanti. Tapi organisasi itu kan vehicle (sarana) saja. Dulu PU, lalu jadi PUTL, kembali lagi jadi PU, sekarang PUPR, tidak ada masalah mau diapakan," terangnya.

Sebelumnya, kubu BPN Prabowo-Sandi menilai Kementerian PUPR harus dipisah karena tata kelola pembangunan perumahan di negara-negara lain juga memisahkan kelembagaan tersebut, misalnya Singapura, Jepang, hingga Korea Selatan.

Selain itu, pembangunan perumahan sejatinya juga dinilai tidak berhubungan dengan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, seperti yang kerap digenjot oleh pemerintahan calon presiden pertahana saat ini. (uli/agi)