Jokowi Bakal Rilis PP Super Deductible Tax Akhir Juni

CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 15:45 WIB
Jokowi Bakal Rilis PP Super Deductible Tax Akhir Juni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan perubahan aturan tersebut sudah selesai digodok di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan alias super deductible tax telah sampai di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Targetnya, beleid akan dirilis pada akhir semester I, tepatnya akhir Juni 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan perubahan aturan tersebut sudah selesai digodok di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil perubahan PP juga sudah diajukan ke Kepala Negara. Selanjutnya, PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan persetujuan Jokowi.

"Tunggu saja, sudah (diberikan ke presiden). Semester ini mungkin (diterbitkan)," ucap Airlangga singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).


Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan mengeluarkan aturan turunan dari perubahan PP tersebut. Bentuknya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, PMK tersebut masih difinalisasi oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.


Iskandar mengatakan revisi PP akan berisi soal pemberian pengurangan pajak sebesar 100 persen ditambah 100 persen bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.

"Pengurangan biayanya menjadi 200 persen. Kami juga mengatur kompetensi apa yang akan diukur untuk mendapatkan insentif itu," jelasnya.

Kendati begitu, sambung Iskandar, perubahan PP dan PMK baru mengatur soal pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi melalui pendidikan vokasi. Sementara itu, ketentuan pemberian insentif untuk perusahaan yang mengembangkan riset di Indonesia masih terus dikaji.

Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan PMK terpisah untuk pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang mengembangkan riset di Tanah Air.


"Untuk yang riset masih dalam proses. Saat ini, besaran untuk super deductible tax bagi riset belum final," terangnya. (uli/lav)