Bappenas Ingin Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masuk APBN 2020

CNN Indonesia | Selasa, 18/06/2019 09:23 WIB
Bappenas Ingin Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masuk APBN 2020 Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut anggaran yang dialokasikan di dalam APBN 2020 mungkin baru sebatas persiapan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro berharap dana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara bisa dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Meski demikian, anggaran yang digelontorkan mungkin tidak akan signifikan.

Bambang menyebut anggaran yang dialokasikan di dalam APBN 2020 mungkin baru sebatas persiapan, belum merambah konstruksi fisik. Rencananya, anggaran akan digelontorkan secara signifikan pada APBN 2021 mendatang.

"Mungkin bisa dianggarkan di APBN 2020, tapi anggaran ini diturunkan signifikan 2021 mendatang," jelas Bambang di Gedung DPR, Senin (17/6).


Ia juga memastikan bahwa anggaran pemerintah untuk pemindahan tak akan bejibun. Ini lantaran pemerintah mengedepankan pembangunan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), partisipasi swasta, serta kerja sama pemanfaatan aset untuk membangun ibu kota baru.

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemindahan ibu kota sekiranya membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN rencananya hanya akan mengambil porsi Rp30,6 triliun atau 6,56 persen dari kebuthan anggaran.

Sementara itu, uluran tangan swasta diharapkan bisa mencapai Rp435,4 triliun atau 93,43 persen. Dari angka tersebut, sebanyak Rp340,4 triliun akan disediakan melalui skema KPBU dan sisa Rp95 triliun akan disediakan swasta murni.

"Sehingga ini bisa meminimumkan APBN untuk pembangunan ibu kota baru, dan APBN digunakan untuk infrastruktur dasar dan beberapa gedung pemerintah, istana, DPR dan lembaga tinggi lainnya," jelas dia.



Menurut dia, pemindahan ibu kota baru terbilang cukup penting untuk mendiversifikasi perekonomian Indonesia. Ini lantaran 57 persen dari Produk Domestik bruto (PDB) dan 150 juta dari total 260 juta penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

"Padahal, Jawa ini luasnya lebih kecil dibanding pulau lain. Sementara lokasinya hampir pasti di Kalimantan," tutur dia.
Sekadar informasi, pembangunan ibu kota baru akan memakan waktu sekitar 5-10 tahun, di mana kondisi fisik kawasan ibu kota paling cepat rampung dalam waktu lima tahun.

Rinciannya, pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan pada 2020-2021. Kemudian, pembangunan fisik kawasan pemerintahan, seperti fasilitas utama dan penunjang dilakukan pada 2022-2024. Namun, bila pembangunan terpaksa 'ngaret', maka diharapkan pembangunannya tidak sampai melebihi 10 tahun. (glh/agi)