Swasta Diharapkan Biayai 45 Persen Pembangunan Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Selasa, 21/05/2019 20:37 WIB
Swasta Diharapkan Biayai 45 Persen Pembangunan Ibu Kota Baru Ilustrasi ibu kota. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah ingin pihak swasta turut menyumbang dana pada pembangunan ibu kota baru yang bakal menggantikan DKI Jakarta. Harapannya, swasta bisa mengisi sekitar 45 persen dari total kebutuhan dana yang mencapai kisaran Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata merinci setidaknya ada dua skenario estimasi sumbangan dana dari swasta yang diharapkan pemerintah.

Pertama, bila kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96 persen dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta.



Kedua, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh 'kocek' sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.

"Kontribusi swasta bisa untuk pembangunan infrastruktur utama melalui skema KPBU dan fasilitas pendukung," ucapnya di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Rudy, sumbangan dana dari swasta bisa didapat melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Misalnya, untuk pembangunan sarana pendidikan, saranan kesehatan, lembaga permasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang.

Selain itu, bisa pula dengan pembangunan swasta murni, misalnya untuk membangun perguruan tinggi, perhotelan, hingga pusat studi keilmuan dan teknologi. Sementara kebutuhan gedung-gedung perkantoran pemerintah, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau akan dilakukan oleh pemerintah.


"Sementara BUMN bisa untuk pembangunan bandara dan pelabuhan," ungkapnya.

Kendati sudah memiliki estimasi sumbangan anggaran dari swasta tersebut, Bappenas belum bisa mengungkap berapa nilai anggaran yang sekiranya bisa didapat dari pihak swasta untuk masing-masing skema pembiayaan. Namun, ia menjamin skema pembiayaan yang akan dikembangkan cukup beragam.

Di sisi lain, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru berasal dari perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp20 triliun sampai Rp32,7 triliun.

Kemudian, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp182,2 triliun - Rp265,1 triliun. Lalu, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sekitar Rp114,8 triliun - Rp160,2 triliun. Selanjutnya, anggaran pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun - Rp8 triliun. (uli/agi)