ANALISIS

Tak Mudah bagi BI Pangkas Suku Bunga Acuan

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 19/06/2019 14:12 WIB
Tak Mudah bagi BI Pangkas Suku Bunga Acuan Logo Bank Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) didesak dari berbagai penjuru. Sejumlah pihak meminta otoritas moneter itu memangkas suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) dengan dalih mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun ini.

Permintaan pertama datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan suku bunga acuan yang disunat setidaknya bisa menggairahkan kembali investasi sektor riil. Hal itu akan terjadi setelah investasi sektor riil pada kuartal I tertahan akibat gelaran pemilihan umum (pemilu).

Terlebih, pengusaha menilai bunga kredit di Indonesia masih terlalu tinggi, bahkan mencapai dua digit. Sementara itu, rata-rata negara Asia Tenggara bisa memberikan pembiayaan dengan bunga kredit 7 persen. Dengan penurunan suku bunga acuan, investasi ditengarai bisa bertumbuh dan mampu menopang laju ekonomi kuartal selanjutnya.


"Kami harap BI mengambil kesempatan pertama untuk bisa mengoreksi suku bunga. Mesti diantisipasi karena ini momen bagus," jelas Hariyadi beberapa waktu lalu.


Selain pengusaha, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menganggap penurunan suku bunga acuan bisa mendorong pertumbuhan kredit yang lebih baik. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan suku bunga kredit yang melandai akan membuat situasi dunia usaha juga lebih kondusif.

Terlebih, penurunan suku bunga acuan juga sudah dilakukan di negara-negara lain. "Indonesia sudah waktunya juga, lebih cepat lebih bagus," tutur dia.

Hanya saja, BI nampaknya tak mau gegabah menurunkan suku bunga acuan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyadari banyak tekanan bagi otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga acuan. Secara data fundamental ekonomi pun mendukung hal tersebut. Inflasi, misalnya, secara tahunan pada Mei sebesar 3,32 persen masih dalam rentang BI yakni 3 hingga 3,5 persen.

Hanya saja, saat ini kondisi keuangan global masih belum stabil. Hal itu seiring perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, kondisi ekonomi China yang belum stabil, serta bercerainya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Belum lagi, neraca pembayaran pada kuartal I hanya surplus US$2,4 miliar atau turun dibanding kuartal IV 2018 yang mencatat US$5,4 miliar.


"Jadi kalau mempertimbangkan inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong memang kami sudah tahu bahwa ada ruang untuk menurunkan suku bunga. Cuma masalahnya, kami perlu melihat faktor lainnya," jelas dia.

Pernyataan Perry mengindikasikan bank sentral berpotensi masih menahan suku bunga acuan di level 6 persen bulan ini. Dalam dua hari ke depan, Perry bersama Dewan Gubernur BI lainnya tengah melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) demi menentukan kebijakan suku bunga tersebut.

RDG BI terakhir kali menyesuaikan BI 7DRRR pada November lalu, di mana otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan dari 5,75 persen ke angka 6 persen. Tahun lalu, BI memang sempat menaikkan suku bunga acuan sebanyak 175 basis poin demi menstabilkan nilai tukar rupiah dan aliran modal masuk setelah bank sentral AS Federal Reserve melakukan kebijakan serupa.

Meski BI tak bisa menaikkan suku bunga acuannya pada bulan ini, peluang penurunan suku bunga acuan masih terbuka lebar di semester mendatang.


Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan peluang penurunan suku bunga acuan semester II bisa terjadi karena ada ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya.

Menurut ekspektasi, Fed Rate akan turun dua kali pada semester depan, sehingga ada peluang BI juga bisa menurunkan suku bunga hingga 50 basis poin. Bahkan, peluang turunnya suku bunga ini masih bisa dilakukan meski defisit transaksi berjalan Indonesia tak menunjukkan arah perbaikan.

Hingga kuartal I kemarin, defisit transaksi berjalan memang melebar ke angka 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,1 persen dari PDB di tahun lalu. Kemudian, ada potensi defisit transaksi berjalan kian melebar di kuartal II sejalan dengan tren yang terjadi setiap tahunnya.

"Jadi memang ada probabilitas penurunan suku bunga acuan cukup besar sampai akhir tahun, apalagi The Fed rencananya akan melakukan penurunan dalam waktu dekat. Kalau The Fed menurunkan, tentu ruang itu ada," jelas David.

Hanya saja, David meminta BI untuk tak gegabah sebelum menurunkan suku bunga acuan. Menurut dia, BI harus bisa mengantisipasi gejolak yang mungkin terjadi karena kondisi neraca perdagangan yang masih kurang baik. Ujungnya tentu berdampak ke nilai tukar rupiah.


Dengan demikian, BI butuh menimbun amunisi agar bisa intervensi pasar valas, sehingga penurunan suku bunga tetap berjalan lancar.

"Defisit eksternal terkait perang dagang dan juga harga minyak dunia tentu harus tetap dicermati BI," papar dia.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto menyuarakan pendapat serupa. Menurut dia, BI punya ruang sebanyak 25 basis poin di tahun ini. Hal itu bisa terjadi pada bulan depan, asal The Fed juga menurunkan suku bunga acuannya.

Namun, ini bukan semata-mata karena BI harus latah mengikuti kebijakan negara-negara lain. Tapi, fundamental Indonesia saat ini memang sangat mendukung penurunan suku bunga tersebut.

Ia melihat inflasi diperkirakan masih akan terkendali hingga akhir tahun. Kemudian, daya saing Indonesia dari IMD World Competitiveness Yearbook 2019 naik dari peringkat 42 ke 32. Tak ketinggalan, peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB dengan prospek stabil dari S&P menunjukkan Indonesia sudah menyandang status fully investment grade.

Masih Ada Ruang Turunkan Suku Bunga AcuanGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Selain itu, cadangan devisa pun masih mumpuni. Dengan angka US$124 miliar, angka itu setara dengan 7,6 bulan impor.

"Sektor riil dan perbankan butuh stimulus dari jalur suku bunga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi supaya Indonesia tidak kehilangan momentum," jelas Ryan.

Ia mengatakan penurunan suku bunga setidaknya bisa mendorong permintaan kredit semester II. Terlebih, pertumbuhan kredit sejauh ini masih belum sesuai ekspektasi.

Berdasarkan data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan secara tahunan tumbuh 11,05 persen per April. Padahal, pertumbuhan kredit tadinya diharapkan mendekati 12 persen hingga akhir tahun ini.

"Jadi, alasan utamanya bukan karena bank-bank sentral negara lain sudah terlebih dahulu menurunkan suku bunga acuan, termasuk peluang the Fed juga turunkan Fed Rate, tapi memang karena kondisi makroekonomi domestik yang sangat mendukung," terang Ryan.


Peluang Ada Meski Tetap Berat

Sekalipun peluang penurunan suku bunga terbuka lebar, namun BI diramal masih sangsi melakukannya. Defisit transaksi berjalan akan menjadi faktor utama bagi BI untuk pikir-pikir kembali.

Ekonom Samuel Aset Manajamen Lana Soelistianingsih mengatakan data fundamental ekonomi saat ini memang baik-baik saja. Namun, masalah defisit transaksi Indonesia yang kian akut di semester mendatang tetap menjadi kendala bagi BI menurunkan suku bunganya. Semakin kronis permasalahan defisit transaksi berjalan, nilai tukar dan arus modal akan menjadi labil.

Hal ini menciptakan kondisi dilematis bagi BI. Di satu sisi, BI perlu melakukan aksi-aksi stabilitas ekonomi. Tapi, kalau BI tetap melakukan hal itu, maka BI dianggap tidak konsen ke pertumbuhan ekonomi.

"Kalaupun ingin mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,3 persen sesuai keinginan pemerintah, misalnya. Tak cukup hanya dibutuhkan sekali penurunan suku bunga acuan, itu butuh berkali-kali," jelas dia.

Menurut dia, BI tak perlu latah mengikuti negara lain dalam menurunkan suku bunga acuannya. Belakangan, negara-negara seperti Australia, India, Malaysia, dan Filipina memang sudah melakukan pemangkasan tersebut. Tapi, perlu diingat, kondisi ekonomi Indonesia tentu berbeda dengan Indonesia.


Kemudian, Lana mengingatkan pertumbuhan ekonomi tak hanya didorong dengan kebijakan suku bunga semata. Ketika otoritas moneter memilih stabilisasi ekonomi, pemerintah bisa mendorong dari sisi permintaan melalui kebijakan fiskal.

Selain itu, otoritas moneter juga bisa mendorong permintaan kredit melalui kebijakan memperbanyak likuiditas. Oleh karenanya, Lana mengapresiasi langkah BI dalam menaikkan Rasio Intermediasi Perbankan (RIM) pada Juli nanti. RIM sendiri merupakan perluasan dari rasio pinjaman terhadap pendanaan, atau kerap disebut Loan to Funding Ratio (LFR).

Kemudian, BI juga menambah jadwal transaksi repo, sehingga perbankan yang menggenggam Surat Berharga Negara (SBN) bisa menambah likuiditas dengan frekuensi lebih sering. Adapun, transaksi repo adalah penjualan bersyarat surat berharga dari bank kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

"BI masih bisa melakukan ekspansi kebijakan moneter yang lain. Kebijakan moneter untuk mendorong ekonomi tak hanya terbatas pada suku bunga saja," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (lav)