Bulog Jamin Bisa Hapus Kartel Jika Diberi Kewenangan Penuh

CNN Indonesia | Selasa, 02/07/2019 19:33 WIB
Bulog Jamin Bisa Hapus Kartel Jika Diberi Kewenangan Penuh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengklaim mampu menghapus praktik permainan harga di pasar alias kartel. Asalkan, diberikan wewenang penuh untuk menyalurkan bahan pokok melalui penugasan pemerintah.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menuturkan pangkal praktik kartel bahan pokok adalah penyerahan penyaluran bahan pokok kepada pasar. Ini tak terbatas pada beras, namun juga gula, ayam, bawang putih, bawang merah, jagung, serta bahan pokok lainnya.

"Kalau seluruh program pemerintah diserahkan kepada Bulog 100 persen, kami yakin tidak ada kartel. Karena pasti mati, karena mereka tidak punya pasarnya," imbuhnya, Selasa (2/7).

Ia bilang dengan menyerahkan penyaluran kepada pasar, maka oknum yang tidak bertanggung jawab akan 'main mata' satu sama lain membuat kesepakatan harga. Tentunya ini akan merugikan konsumen.


Menurut dia, akan berbeda jika penyaluran tersebut diberikan kepada Bulog. Sebab, sebagai perusahaan milik negara Bulog tidak memiliki orientasi bisnis mengambil keuntungan. Sebab, pelaku kartel memiliki jaringan yang luas, ia menilai tidak ada cara lain menghapus kartel, selain memutus rantai itu sendiri.

"Hari ini, kita semua tidak tahu harga yang sebetulnya berapa. Misalnya, kalau hari ini bawang putih kosong, ayo semua naikkan Rp5.000 per kilogram (kg). Itu semuanya, daging, telur, semua digituin," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan jika ada sinergi antara Kementerian dan Lembaga terkait. Sayangnya, ia tidak menampik K/L yang bertanggung jawab atas masalah pangan belum memiliki sinergi kuat.

"Contoh, jelang puasa dan lebaran kebutuhan pangan meningkat. Kami antisipasi jauh-jauh hari dari 3-4 bulan sebelumnya. Tapi di sisi lain, ada pemikiran itu tugas Bulog, bukan tugas saya. Padahal, ada keterkaitan dengan Kementerian lain," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]


(ulf/bir)