AS Pastikan Perundingan Dagang Dimulai Lagi Pekan Depan

CNN Indonesia | Kamis, 04/07/2019 20:24 WIB
AS Pastikan Perundingan Dagang Dimulai Lagi Pekan Depan Ilustrasi perdagangan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow menyatakan perundingan dagang antara negaranya dengan China akan dimulai kembali pekan depan. Ia mengatakan perwakilan penting dari AS dan China saat ini sedang membuat rencana untuk melanjutkan perundingan agar konflik dagang yang terjadi saat ini bisa segera diselesaikan.

"Pembicaraan itu akan berlanjut dengan sungguh-sungguh minggu ini," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/7).

Sementara itu, seorang pejabat dari Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan kedua pihak sedang dalam proses penjadwalan pertemuan. Dalam penjadwalan tersebut, negosiator utama di pihak AS akan diwakili oleh Perwakilan Dagang Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.


Dari sisi China, negosiator utama adalah Wakil Perdana Menteri Liu He. Kedua pihak telah berkomunikasi melalui telepon sejak akhir pekan lalu, ketika Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk meluncurkan kembali perundingan yang macet sejak awal Mei.


Tapi, Kudlow tidak merinci secara jelas jadwal pembicaraan tatap muka antara kedua pihak. Ia hanya mengatakan bahwa  pertemuan akan dimulai segera.

"Saya tidak tahu persis kapan. Mereka sedang menelepon. Mereka akan menelepon minggu ini dan akan menjadwalkan pertemuan tatap muka," katanya.

Sementara itu dari pihak China ingin AS menghapus semua tarif yang sudah diberlakukan bila mereka mau kesepakatan dagang dicapai. 

Perundingan damai dagang antara AS dengan China yang telah berjalan sejak awal tahun ini berhenti pada Mei lalu. Kondisi tersebut terjadi karena Presiden AS Trump menuduh China main-main dalam berunding.

Atas dasar itulah, Trump memberlakukan kenaikan tarif pada produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25 persen dan mengancam untuk mengenakan tarif tambahan kepada produk China senilai US$300 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(Reuters/agt)