Pengamat Sebut Pasar Bisa Positif Bila Jokowi Umumkan Kabinet
CNN Indonesia
Jumat, 12 Jul 2019 18:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan ekonom menilai kondisi pasar keuangan akan memberi respons positif bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan susunan menteri yang akan masuk ke kabinet pemerintahan barunya. Pengumuman isi kabinet ibarat angin segar bagi pasar di tengah minimnya sentimen positif akibat ketidakpastian ekonomi global.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual melihat rencana Jokowi akan menjadi angin segar lantaran pasar bisa mendapat kepastian terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan. Setidaknya, hal itu bisa terlihat dari rekam jejak sosok menteri yang bakal dipilih Jokowi nantinya.
"Setidaknya ada sebuah kepastian, tentu lebih cepat, lebih baik, pasar lebih cepat mengetahui kepastian dan arah kebijakan," ucap David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/7).
Selain itu, menurutnya, pengumuman yang segera dilakukan bisa berdampak positif karena pasar menilai jajaran menteri saat ini juga tidak akan memberikan kebijakan baru yang signifikan. Maklum, masa jabatan mereka jika nantinya tidak diperpanjang akan berakhir.
Kemudian, pengumuman yang lebih cepat akan berdampak baik pada penilaian terhadap menteri baru. Sebab, masa pemerintahan yang akan dijalani pada tahun ini jadi tidak hanya dua bulan setelah dilantik.
"Yang sekarang sudah mau berakhir, jadi bisa langsung saja transisi sosialisasi arah kebijakan yang akan dijalankan menteri-menteri baru di kabinet baru," ungkapnya.
Sementara terkait porsi kalangan yang akan direkrut kepala negara menjadi pembantu juga harus dipertimbangkan. Sebelumnya, Jokowi memberi sinyal porsi perbandingan antara menteri dari kalangan profesional dan politisi akan berkisar 60 persen dan 40 persen.
Menurutnya, persoalan porsi ini sah-sah saja. Sebab, meski pemerintah butuh kalangan profesional, namun tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah juga butuh dukungan secara politik. Tujuannya, agar pembahasan kebijakan yang akan diambil lebih cepat mendapat persetujuan dan diimplementasikan.
"Hanya mungkin kalau bisa, untuk menteri ekonomi, misalnya menteri keuangan, itu diisi oleh non partai dan profesional. Karena pasar akan menilai kalau politisi mungkin kurang kredibel, ya itu persepsi pasar biasanya begitu," terangnya.
Di sisi lain, menurut David, Jokowi perlu mempertimbangkan perampingan jumlah menteri di kabinet mendatang. Pasalnya, kabinet yang lebih ramping bisa membuat kinerja menteri lebih lincah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil lebih cepat berdampak.
Lagipula, kabinet ramping sejatinya merupakan hal yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju karena lebih memberi dampak yang efektif dan efisien. Kabinet yang gemuk, katanya, justru cenderung akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungutan liar (pungli).
"Bahkan China yang merupakan negara komunis pun, jumlah menterinya lebih sedikit daripada Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak lebih lincah, tidak banyak kepala," katanya.
Ia turut memberi perbandingan jumlah kementerian yang ada di negara-negara lain yang cenderung lebih sedikit. Misalnya, Jepang hanya 11 kementerian, Amerika Serikat 15 kementerian, Rusia 20 kementerian, Brazil 24 kementerian, dan China sekitar 29 kementerian.
Sedangkan Indonesia mencapai 34 kementerian, empat badan setingkat kementerian, tiga lembaga nonkementerian, dan dua lembaga nonstruktural.
Senada, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan percepatan pengumuman jajaran menteri kabinet baru tentu akan memberi respons positif dari pasar. Sebab, memberikan kepastian yang lebih cepat. Toh, menurutnya juga, untuk apa menahan pengumuman berlarut-larut.
"Supaya bisa ada masukan mungkin kalau ada yang belum pas dan benar butuh ekspektasi akan ada gebrakan kebijakan baru apa," jelasnya.
Sementara terkait kalangan mana yang seharusnya mengisi kursi menteri, Telisa melihat pasar memberi sinyal ada menteri yang perlu dipertahankan dan ada yang perlu diganti. Hal ini pun, ia yakini, akan menjadi pertimbangan Jokowi.
Sebab, ia menilai kepala negara sudah cukup berpengalaman dalam membaca sikap pasar terhadap tokoh-tokoh yang dipilihnya. Apalagi, ia melihat Jokowi merupakan sosok yang sangat mempertimbangkan ekspektasi pasar.
"Ada yang perlu dipertahankan, tapi memang diharapkan ada pembaharuan juga. Yang terbukti perform perlu lanjut, dengan syarat mereka menawarkan program kerja baru," jelasnya.
Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sudah menyusun komposisi menteri untuk kabinet periode 2019-2024. Jokowi menyebut akan secepatnya mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Kerja jilid II tersebut.
"Sudah, sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi.
Kendati belum memberi kepastian, namun ia memberi sinyal bahwa ada sejumlah menteri yang dipertahankan. "Banyak (yang dipertahankan). Ya nanti dilihat. Kalau keluar dilihat," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya sudah meminta kursi menteri. Partai politik yang sudah terbuka menyampaikan harapan mendapatkan kursi menteri antara lain PKB, NasDem, serta PPP.
"Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan enggak apa-apa, wong minta aja," ujarnya.
(uli/agt)
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual melihat rencana Jokowi akan menjadi angin segar lantaran pasar bisa mendapat kepastian terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan. Setidaknya, hal itu bisa terlihat dari rekam jejak sosok menteri yang bakal dipilih Jokowi nantinya.
"Setidaknya ada sebuah kepastian, tentu lebih cepat, lebih baik, pasar lebih cepat mengetahui kepastian dan arah kebijakan," ucap David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, pengumuman yang lebih cepat akan berdampak baik pada penilaian terhadap menteri baru. Sebab, masa pemerintahan yang akan dijalani pada tahun ini jadi tidak hanya dua bulan setelah dilantik.
Sementara terkait porsi kalangan yang akan direkrut kepala negara menjadi pembantu juga harus dipertimbangkan. Sebelumnya, Jokowi memberi sinyal porsi perbandingan antara menteri dari kalangan profesional dan politisi akan berkisar 60 persen dan 40 persen.
Menurutnya, persoalan porsi ini sah-sah saja. Sebab, meski pemerintah butuh kalangan profesional, namun tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah juga butuh dukungan secara politik. Tujuannya, agar pembahasan kebijakan yang akan diambil lebih cepat mendapat persetujuan dan diimplementasikan.
"Hanya mungkin kalau bisa, untuk menteri ekonomi, misalnya menteri keuangan, itu diisi oleh non partai dan profesional. Karena pasar akan menilai kalau politisi mungkin kurang kredibel, ya itu persepsi pasar biasanya begitu," terangnya.
Di sisi lain, menurut David, Jokowi perlu mempertimbangkan perampingan jumlah menteri di kabinet mendatang. Pasalnya, kabinet yang lebih ramping bisa membuat kinerja menteri lebih lincah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil lebih cepat berdampak.
Lagipula, kabinet ramping sejatinya merupakan hal yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju karena lebih memberi dampak yang efektif dan efisien. Kabinet yang gemuk, katanya, justru cenderung akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungutan liar (pungli).
"Bahkan China yang merupakan negara komunis pun, jumlah menterinya lebih sedikit daripada Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak lebih lincah, tidak banyak kepala," katanya.
Ia turut memberi perbandingan jumlah kementerian yang ada di negara-negara lain yang cenderung lebih sedikit. Misalnya, Jepang hanya 11 kementerian, Amerika Serikat 15 kementerian, Rusia 20 kementerian, Brazil 24 kementerian, dan China sekitar 29 kementerian.
Sedangkan Indonesia mencapai 34 kementerian, empat badan setingkat kementerian, tiga lembaga nonkementerian, dan dua lembaga nonstruktural.
Senada, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan percepatan pengumuman jajaran menteri kabinet baru tentu akan memberi respons positif dari pasar. Sebab, memberikan kepastian yang lebih cepat. Toh, menurutnya juga, untuk apa menahan pengumuman berlarut-larut.
"Supaya bisa ada masukan mungkin kalau ada yang belum pas dan benar butuh ekspektasi akan ada gebrakan kebijakan baru apa," jelasnya.
Sementara terkait kalangan mana yang seharusnya mengisi kursi menteri, Telisa melihat pasar memberi sinyal ada menteri yang perlu dipertahankan dan ada yang perlu diganti. Hal ini pun, ia yakini, akan menjadi pertimbangan Jokowi.
Sebab, ia menilai kepala negara sudah cukup berpengalaman dalam membaca sikap pasar terhadap tokoh-tokoh yang dipilihnya. Apalagi, ia melihat Jokowi merupakan sosok yang sangat mempertimbangkan ekspektasi pasar.
"Ada yang perlu dipertahankan, tapi memang diharapkan ada pembaharuan juga. Yang terbukti perform perlu lanjut, dengan syarat mereka menawarkan program kerja baru," jelasnya.
Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sudah menyusun komposisi menteri untuk kabinet periode 2019-2024. Jokowi menyebut akan secepatnya mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Kerja jilid II tersebut.
"Sudah, sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi.
Kendati belum memberi kepastian, namun ia memberi sinyal bahwa ada sejumlah menteri yang dipertahankan. "Banyak (yang dipertahankan). Ya nanti dilihat. Kalau keluar dilihat," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya sudah meminta kursi menteri. Partai politik yang sudah terbuka menyampaikan harapan mendapatkan kursi menteri antara lain PKB, NasDem, serta PPP.
"Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan enggak apa-apa, wong minta aja," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK