Darmin soal Maskapai Mengadu ke Ombudsman: Lapor Saja
CNN Indonesia
Selasa, 16 Jul 2019 12:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak ambil pusing dengan keputusan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) yang mengadukan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) kepada Ombudsman. Ia menegaskan aturan yang mengatur harga tiket pesawat itu resmi dan tidak melanggar apapun.
Sebelumnya, INACA melaporkan ada dugaan maladministrasi pada Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Menurut INACA, aturan itu melanggar ketentuan bisnis secara korporasi.
Melalui aturan itu, tarif batas atas harga tiket pesawat maskapai dengan pelayanan penuh (full service) diturunkan hingga 16 persen. Selain itu, pemerintah juga 'memaksa' maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) untuk menyediakan tiket penerbangan murah sekitar 50 persen dari tarif batas atas.
Meski begitu, Darmin menilai aturan itu tidak melanggar apapun. Pasalnya, pemerintah memang sejak dulu sudah menerapkan aturan tarif batas atas bagi maskapai nasional untuk melindungi persaingan di dalam negeri.
"Ya laporkan saja, yang namanya TBA itu kan dari dulu ada aturannya. Ngerti tidak? Ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah karena dianggap dalam kelompok administered price," ujar Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah sejatinya punya wewenang untuk mengatur tarif batas atas karena harga tiket pesawat merupakan salah satu indikator pengeluaran di kelompok harga-harga yang diatur pemerintah (admnistered price). Hal ini serupa dengan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik.
Pada kedua komponen harga itu, pemerintah memang memberikan intervensi dalam bentuk penyesuaian subsidi. "Misalnya Pertamina, premium itu berapa harganya, ada aturannya. Listrik, ada aturannya. Begitu juga angkutan udara. Jadi ya sudah sana bahas saja (dengan Ombudsman)," katanya.
Sementara Ombudsman mengaku telah menerima laporan dugaan maladminstrasi dari INACA. Aduan tersebut juga sudah lolos verifikasi. Namun, tindak lanjutnya masih perlu menunggu hasil pembahasan oleh tim khusus.
[Gambas:Video CNN] (agi/agi)
Sebelumnya, INACA melaporkan ada dugaan maladministrasi pada Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Menurut INACA, aturan itu melanggar ketentuan bisnis secara korporasi.
Melalui aturan itu, tarif batas atas harga tiket pesawat maskapai dengan pelayanan penuh (full service) diturunkan hingga 16 persen. Selain itu, pemerintah juga 'memaksa' maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) untuk menyediakan tiket penerbangan murah sekitar 50 persen dari tarif batas atas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Darmin menilai aturan itu tidak melanggar apapun. Pasalnya, pemerintah memang sejak dulu sudah menerapkan aturan tarif batas atas bagi maskapai nasional untuk melindungi persaingan di dalam negeri.
"Ya laporkan saja, yang namanya TBA itu kan dari dulu ada aturannya. Ngerti tidak? Ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah karena dianggap dalam kelompok administered price," ujar Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam.
Pada kedua komponen harga itu, pemerintah memang memberikan intervensi dalam bentuk penyesuaian subsidi. "Misalnya Pertamina, premium itu berapa harganya, ada aturannya. Listrik, ada aturannya. Begitu juga angkutan udara. Jadi ya sudah sana bahas saja (dengan Ombudsman)," katanya.
Sementara Ombudsman mengaku telah menerima laporan dugaan maladminstrasi dari INACA. Aduan tersebut juga sudah lolos verifikasi. Namun, tindak lanjutnya masih perlu menunggu hasil pembahasan oleh tim khusus.
[Gambas:Video CNN] (agi/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK