ANALISIS

Tiket Pesawat Murah Belum Buat Senyum Masyarakat Merekah

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 11/07/2019 14:19 WIB
Tiket Pesawat Murah Belum Buat Senyum Masyarakat Merekah Ilustrasi penumpang pesawat. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini membuat resah. Salah satu keresahan, dialami oleh Glienmourinsie (30). Maklum, tuntutan pekerjaan dan kegemaran jalan-jalan memang membuat harga tiket pesawat berpengaruh besar baginya.

Sebagai gambaran, dua tahun lalu atau sebelum tiket pesawat harganya naik, ia biasa menghabiskan tiket seharga Rp400 ribu dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Tapi beberapa bulan kemarin, harga tiket naik dua kali lipat menjadi Rp800 ribu hingga Rp900 ribu.

Kenaikan tersebut harus membuatnya putar otak agar tidak mengganggu pekerjaan, hobi jalan-jalan dan juga isi dompetnya. Kenaikan
 harga pun membuatnya mencari alternatif moda transportasi lain dalam bepergian. Hal itu seperti yang dilakukannya tiga pekan lalu, saat ia harus melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta.


"Aku ada kerjaan dan juga sambil jalan-jalan (di Yogyakarta), aku milih buat naik kereta dibandingkan pesawat soalnya harga tiketnya pesawat dari Halim (Bandara Halim Perdanakusuma) Rp800 ribu hingga Rp900 ribuan sekali jalan," ujar Glien kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/7).


Keresahan Glien juga dialami oleh Suci Sedya utami (28). Beberapa waktu lalu, Suci terpaksa mengurungkan niatnya terbang ke Padang untuk menghadiri acara keluarga karena harga tiket yang mahal.

"Budget untuk tiket pesawat yang sebelumnya bisa dipakai buat tiket, hotel, dan kepentingan lainnya, ini cuma mentok buat tiket doang. Biaya perjalanan jadi tambah mahal," ujar karyawan swasta ini.

Mahalnya harga tiket penerbangan telah menjadi perhatian pemerintah. Hingga akhirnya, pekan lalu, pemerintah mengumumkan pelaksanaan program diskon tarif 50 persen dari tarif batas atas (TBA) LCC untuk jadwal penerbangan Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10.00 - 14.00. Periode tersebut dipilih karena merupakan periode low hours atau sepi penumpang.

"Dari kondisi umum yang ada pada pukul 10.00 - 14.00 memang rata-rata merupakan masa low hour. Namun demikian, pemilihan jam tersebut adalah hasil perundingan antara maskapai - bandara - dan Airnav," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan.


Menurut Handy, setiap bandara memiliki profil kepadatan masing-masing. Di Balikpapan, puncak kepadatan penumpang terjadi pada pukul 09.00 - 11.00 dan 15.00 - 17.00. Di Denpasar dan Surabaya, bandara cukup padat di setiap jamnya mengingat penerbangannya sudah mencapai sekitar 300 - 400 penerbangan dan pendaratan per hari.

"Pengunjung kedua bandara itu (Denpasar dan Surabaya) sudah mencapai 22 juta dan 21 juta di 2018," ujarnya.

Dari sisi hari, bandara biasanya padat pada Jumat untuk akhir pekan dan Senin pada saat mulai hari kerja. "Kepadatan cukup dinamis di mana pada saat libur panjang hari puncak kepadatan akan bergeser," ujarnya.

Sesuai hasil rapat koordinasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pada awal bulan ini, kebijakan diskon itu mulai berlaku pada Kamis (11/7). Rapat koordinasi itu dikomandani langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan pelaku industri mulai dari maskapai, operator bandar, operator kenavigasian, hingga penyedia avtur.

[Gambas:Video CNN]

Sekitar 11.626 kursi per hari atau 30 persen jumlah kursi yang ditawarkan akan dijual dengan harga lebih murah pada jadwal penerbangan yang ditentukan. Rinciannya, 8.828 kursi dari 146 penerbangan Lion Air Group dan 3.348 kursi dari 62 penerbangan Citilink.

Perhatian pemerintah terhadap tingginya harga tiket angkutan udara bisa dimaklumi. Melesatnya harga tiket berkontribusi pada inflasi selama lima bulan pertama tahun ini. Padahal, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengendalikan tingkat inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS, kenaikan tarif angkutan udara masih terjadi hingga Mei 2019 di mana andil angkutan udara mencapai 0,02 dari inflasi bulanan Mei 2019 yang tercatat 0,68 persen.

Selain itu, mahalnya biaya penerbangan juga membuat jumlah penumpang angkutan udara tergerus sejak awal tahun. BPS mencatat pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik pada periode Januari - Mei 2019 merosot 21,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 29,44 juta.


Imbasnya, tingkat hunian kamar hotel berbintang pada Mei 2019 turun 10,33 poin dari periode yang sama tahun lalu menjadi 43,53 persen. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat hunian kamar hotel berbintang pada Mei 2019 juga turun 10,37 poin.

Dengan menurunkan tarif, pemerintah dan industri berharap permintaan konsumen angkutan udara akan meningkat setelah mendapatkan pukulan beberapa bulan terakhir. Namun, kebijakan itu kurang 'nendang' di mata konsumen.

Glien menyambut solusi yang ditawarkan pemerintah. Ia sudah berencana untuk menyesuaikan jadwal perjalanannya dengan keluarga agar bisa mendapatkan diskon tarif. Pemesanan tiket juga akan dilakukan dari jauh-jauh hari.

Di saat yang sama, ia mengkritik pemberlakuan tarif yang hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu dengan kuota yang terbatas oleh kedua maskapai LCC terbesar di Indonesia itu.


"Kalau kuotanya terbatas ya bagaimana ya. Nanti yang tidak dapat diskon ada yang ngerasa tidak adil dong. Tetap saja kebijakannya tidak bermanfaat ke mereka," ujarnya.

Sementara itu, Suci menilai pemberlakuan diskon tidak mempengaruhi keputusannya untuk melancong. Pasalnya, diskon diberikan pada hari kerja dan Sabtu. Sebagai karyawan, waktu berpergiannya akan tergantung hari libur maupun periode cuti.

"Biasanya, orang yang mau jalan-jalan lebih pilih pergi Jumat malam untuk lebih banyak waktu tempat waktu di tempat liburan dan untuk menghindari cuti," ujarnya.

Karenanya, ia menilai perlu ada solusi jangka panjang untuk menurunkan harga tiket penerbangan. Misalnya, biaya operasional penerbangan diturunkan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, tidak hanya dari maskapai tetapi juga dari operator bandara.


"Kalaupun tiket pesawat naik, bertahap! Jangan langsung tinggi," ujarnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai pemberian diskon tiket penerbangan hanya gimmick pemasaran yang menipu konsumen. Pasalnya, turunnya harga tiket hanya terjadi pada jam dan hari non peak season.

"Tanpa diminta pun, pihak maskapai akan menurunkan tarif tiketnya pada jam dan hari non peak season tersebut. Jadi turunnya tiket pesawat hanya kamuflase saja," ujar Tulus melalui keterangan tertulis.

Menurut Tulus, apabila harga tiket pesawat mau turun, pemerintah harus rela menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk tiket dan avtur.

"Di banyak negara tidak ada PPN tiket dan avtur. Jadi pemerintah harus bersikap adil. Jangan hanya maskapai saja yang diinjak atar tarifnya turun tetapi pemerintah tidak mau berbagi beban," ujarnya.


Tulus juga khawatir kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket bisa menjadi kontraproduktif dengan mempertaruhkan sisi finansial maskapai yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

Sementara itu, pengamat penerbangan Arista Atmadjati menilai pemberian diskon tiket dapat menjadi peluang untuk mendorong konsumen dan membangkitkan lagi wisatawan domestik. Pada akhirnya, bisnis hotel dan UMKM akan semakin menggeliat di daerah sekitar.

Kendati demikian, pemberian diskon tarif kepada konsumen juga harus diimbangi dengan pemberian diskon kepada 'maskapai'. Jika tidak, menurutnya, maskapai LCC bisa bangkrut.

Diskon kepada maskapai bisa berupa diskon pajak, diskon tarif untuk navigasi, pendaratan, hingga parkir bandara. Selain itu, biaya sewa terminal untuk LCC juga sebaiknya dibedakan dengan maskapai lain.

Pemerintah sendiri menjanjikan akan memberikan insentif fiskal bagi dunia penerbangan yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Insentif itu diberikan agar maskapai bisa menawarkan jasa penerbangan dengan biaya yang terjangkau kepada konsumen.Saat ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan RPP tersebut sudah rampung disusun dan tinggal menunggu paraf Presiden Joko Widodo.

(agt)