JK Sebut Harmonisasi Isu Pajak Hambat Perpres Mobil Listrik

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 18:11 WIB
JK Sebut Harmonisasi Isu Pajak Hambat Perpres Mobil Listrik Ilustrasi mobil listrik. (Istockphoto/spyderskidoo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui jika pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik masih alot. Pembahasan tersebut masih terganjal harmonisasi pengaturan pajak.

Dalam pengaturan ini, rencananya impor kendaraan listrik masih dibebani bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Tapi pengenaan pajak yang dilakukan nanti akan diupayakan tidak terlalu membebani konsumen, tapi juga tidak menghilangkan pendapatan negara.

Untuk melakukan harmonisasi tersebut kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan terus melakukan pembahasan. 

"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana. Kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak beli. Jadi disinkronkan itu," katanya Kamis (18/7).



Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongki Sugiarto menambahkan persoalan pajak merupakan kunci utama pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Besaran pajak, bakal menjadi acuan produsen kendaraan listrik ketika mendatangkan unit kendaraan listrik ke Indonesia.

"Kalau tarif sudah ditentukan nanti orang bisa berhitung, yang mana yang mau diimpor, hybrid, plug-in hybrid, atau electric vehicle," katanya.

Ia mengamini pernyataan wapres jika kebijakan ini masih dimatangkan dari sisi pajak. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Perpres tentang Kendaraan Listrik telah berada di tangan Kementerian Keuangan.

[Gambas:Video CNN]

"Sekarang kalau tarif dimana? Kan kalau tarif Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Ya sudah tunggu sajalah sabar," imbuhnya.

Selain pajak, hal krusial yang harus disiapkan pemerintah guna mendorong penggunaan mobil listrik ada sisi kesiapan infrastruktur. Ia bilang infrastruktur harus bisa memfasilitasi setiap jenis kendaraan listrik.

"Kalau hybrid tidak perlu infrastruktur karena langsung pakai jalan. Kalau plug in perlu tetapi tidak sebanyak full electric karena bisa charge (isi baterai) di rumah," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengeluhkan tingginya pajak kendaraan listrik impor. Ia menyebut kebijakan bea masuk dan PPnBM juga bertentangan dengan keinginan pemerintah memperbaiki kualitas udara. 

(ulf/agt)