Belajar dari Vietnam yang 'Menang' di Tengah Perang Dagang
Agustiyanti | CNN Indonesia
Jumat, 19 Jul 2019 18:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China beberapa kali diklaim pemerintah sebagai biang keladi lesunya ekspor dan investasi Indonesia beberapa waktu terakhir. Namun, kondisi berbalik justru dialami Vietnam.
Negara sosialis ini justru mencatatkan capaian investasi dan ekspor yang gemilang pada awal tahun ini. Berdasarkan catatan Asian Development Bank (ADB), FDI Vietnam tumbuh mencapai 27 persen dalam lima bulan pertama tahun ini yang juga capaian tertinggi sejak 2016. Sementara ekspor masih tumbuh sekitar 7,7 persen pada Juni 2019.
Di sisi lain, aliran investasi asing ke Indonesia justru negatif atau turun. Berdasarkan data BKPM, penanaman modal asing pada kuartal I 2019 turun 0,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi Rp108,9 triliun.
Ekspor Indonesia pada semester I 2019 juga tercatat turun 8,57 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi US$80,32 miliar.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan ekspor dan investasi Vietnam dapat melaju kencang di tengah perang dagang sebenarnya antara lain karena dua kondisi. Pertama, Vietnam memiliki lokasi geografis yang berdekatan dengan China.
Kedua, ada indikasi China melakukan white labeling atau menggunakan label Vietnam untuk produk yang diproduksi China demi bisa masuk pasar AS. Saat ini, AS mengenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen untuk barang produksi China senilai US$250 miliar.
"Mereka melakukan white labeling produk mereka seolah buatan Vietnam. Oleh karena itu, AS saat ini sedang berhitung untuk memberikan sanksi ke Vietnam," ujar David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/7).
Namun terlepas dari dua kondisi tersebut, David mengakui Vietnam efektif meniru cara China di era 1990-an untuk mendongkrak investasi. Hal tersebut terutama dilakukan dengan memberikan 'karpet merah' bagi investor asing. "Intinya adalah kemudahan berbisnis," ungkap dia.
Indonesia, menurut dia, sebenarnya bisa ikut 'menang' dalam perang dagang dengan memberikan berbagai kemudahan investasi seperti yang dilakukan Vietnam. Hal tersebut pun bukan tidak dilakukan pemerintah.
"Persoalannya sebenarnya itu-itu saja. Perizinan lama, persediaan lahan, kepastian hukum yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam tataran kebijakan tapi belum jalan di lapangan. Ujung-ujungnya karena memang birokrasi kita rumit," jelas dia.
Untuk itu, ia mengaku tengah menunggu gebrakan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua yang menekankan ingin mendorong investasi dengan mempermudah perizinan dan memangkas birokrasi. Menurut dia, pemangkasan birokrasi bisa dimulai dengan memangkas jumlah kementerian yang saat ini dinilai terlalu banyak.
"Di negara yang maju, tidak ada yang jumlah kementeriannya lebih dari 20. Itu memperumit birokrasi dan perizinan. Belum lagi, banyak dinas-dinas di bawah kementerian," terang dia.
Ia juga menyarankan Jokowi terlebih dahulu meminta koalisinya untuk meneken kesepakatan terkait hal-hal penting yang ingin dilakukan dan dicapai dalam lima tahun ke depan, khususnya di bidang ekonomi sebelum menentukan para menteri di kabinet baru.
"Ini penting untuk menghindari kembali terjadinya bentrokan kekuasaan saat akan mengambil suatu kebijakan," ungkap dia.
Sementara Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai salah satu keunggulan Vietnam dari Indonesia adalahtenaga kerja murah dengan produktivitas yang lebih tinggi. Meski demikian, menurut Lana, hal tersebut sebenarnya bukan alasan utama investor memilih berinvestasi di negara tersebut.
Investor, menurut dia, lebih tertarik berinvestasi ke Vietnam lantaran kemudahan yang diberikan terutama terkait lahan dan perizinan. Selain itu, menurut dia, kemudahan kepada investor juga diberikan dalam hal memperoleh kredit.
"Investor di sana mendapat kemudahan untuk memperoleh kredit. Perizinan dan lahan juga lebih pasti," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah, diakui Lana, sebenarnya sudah banyak melakukan perubahan di sisi kebijakan investasi. Hal ini terbukti dari naiknya peringkat daya saing (ease of doing business) Indonesia yang semula berada di posisi 120 ke posisi 73.
"Tapi kalau dibanding wilayah lain belum cukup. Dengan Vietnam, kita sebenarnya beda tipis mereka di posisi 69. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit mengejar Vietnam" kata dia.
Selain masih harus terus melakukan perbaikan di bidang perizinan, menurut dia, pemerintah harus proaktif dalam mengundang investor untuk berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah juga harus fokus mengejar investasi yang dibutuhkan, terutama pada industri substitusi impor yang dibutuhkan.
"Harus proaktif, jangan hanya menunggu yang mau datang. Semua negara juga saat ini sedang sibuk bersolek agar cantik supaya ada yang melamar. Kalau di dalam rumah saja, gimana bisa dilihat kalau kita (Indonesia) cantik (untuk investasi)," pungkas dia.
Negara sosialis ini justru mencatatkan capaian investasi dan ekspor yang gemilang pada awal tahun ini. Berdasarkan catatan Asian Development Bank (ADB), FDI Vietnam tumbuh mencapai 27 persen dalam lima bulan pertama tahun ini yang juga capaian tertinggi sejak 2016. Sementara ekspor masih tumbuh sekitar 7,7 persen pada Juni 2019.
Di sisi lain, aliran investasi asing ke Indonesia justru negatif atau turun. Berdasarkan data BKPM, penanaman modal asing pada kuartal I 2019 turun 0,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi Rp108,9 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Membaca Tanda-tanda Ekonomi Lesu |
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan ekspor dan investasi Vietnam dapat melaju kencang di tengah perang dagang sebenarnya antara lain karena dua kondisi. Pertama, Vietnam memiliki lokasi geografis yang berdekatan dengan China.
"Mereka melakukan white labeling produk mereka seolah buatan Vietnam. Oleh karena itu, AS saat ini sedang berhitung untuk memberikan sanksi ke Vietnam," ujar David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/7).
Namun terlepas dari dua kondisi tersebut, David mengakui Vietnam efektif meniru cara China di era 1990-an untuk mendongkrak investasi. Hal tersebut terutama dilakukan dengan memberikan 'karpet merah' bagi investor asing. "Intinya adalah kemudahan berbisnis," ungkap dia.
Indonesia, menurut dia, sebenarnya bisa ikut 'menang' dalam perang dagang dengan memberikan berbagai kemudahan investasi seperti yang dilakukan Vietnam. Hal tersebut pun bukan tidak dilakukan pemerintah.
"Persoalannya sebenarnya itu-itu saja. Perizinan lama, persediaan lahan, kepastian hukum yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam tataran kebijakan tapi belum jalan di lapangan. Ujung-ujungnya karena memang birokrasi kita rumit," jelas dia.
Untuk itu, ia mengaku tengah menunggu gebrakan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua yang menekankan ingin mendorong investasi dengan mempermudah perizinan dan memangkas birokrasi. Menurut dia, pemangkasan birokrasi bisa dimulai dengan memangkas jumlah kementerian yang saat ini dinilai terlalu banyak.
"Di negara yang maju, tidak ada yang jumlah kementeriannya lebih dari 20. Itu memperumit birokrasi dan perizinan. Belum lagi, banyak dinas-dinas di bawah kementerian," terang dia.
Ia juga menyarankan Jokowi terlebih dahulu meminta koalisinya untuk meneken kesepakatan terkait hal-hal penting yang ingin dilakukan dan dicapai dalam lima tahun ke depan, khususnya di bidang ekonomi sebelum menentukan para menteri di kabinet baru.
"Ini penting untuk menghindari kembali terjadinya bentrokan kekuasaan saat akan mengambil suatu kebijakan," ungkap dia.
Sementara Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai salah satu keunggulan Vietnam dari Indonesia adalahtenaga kerja murah dengan produktivitas yang lebih tinggi. Meski demikian, menurut Lana, hal tersebut sebenarnya bukan alasan utama investor memilih berinvestasi di negara tersebut.
Investor, menurut dia, lebih tertarik berinvestasi ke Vietnam lantaran kemudahan yang diberikan terutama terkait lahan dan perizinan. Selain itu, menurut dia, kemudahan kepada investor juga diberikan dalam hal memperoleh kredit.
"Investor di sana mendapat kemudahan untuk memperoleh kredit. Perizinan dan lahan juga lebih pasti," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah, diakui Lana, sebenarnya sudah banyak melakukan perubahan di sisi kebijakan investasi. Hal ini terbukti dari naiknya peringkat daya saing (ease of doing business) Indonesia yang semula berada di posisi 120 ke posisi 73.
"Tapi kalau dibanding wilayah lain belum cukup. Dengan Vietnam, kita sebenarnya beda tipis mereka di posisi 69. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit mengejar Vietnam" kata dia.
Selain masih harus terus melakukan perbaikan di bidang perizinan, menurut dia, pemerintah harus proaktif dalam mengundang investor untuk berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah juga harus fokus mengejar investasi yang dibutuhkan, terutama pada industri substitusi impor yang dibutuhkan.
"Harus proaktif, jangan hanya menunggu yang mau datang. Semua negara juga saat ini sedang sibuk bersolek agar cantik supaya ada yang melamar. Kalau di dalam rumah saja, gimana bisa dilihat kalau kita (Indonesia) cantik (untuk investasi)," pungkas dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK