Luhut Segera Telepon Menkeu untuk Paraf Perpres Mobil Listrik

CNN Indonesia | Jumat, 19/07/2019 20:58 WIB
Luhut Segera Telepon Menkeu untuk Paraf Perpres Mobil Listrik Luhut Panjaitan mengungkapkan akan secepatnya menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar meneken rancangan Perpres Mobil Listrik. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan akan secepatnya menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar meneken rancangan peraturan presiden (perpres) mobil listrik.

"Nanti saya telepon Ibu Menkeu karena dia lagi di luar negeri, dia tinggal paraf saja soalnya," ucap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7).

Luhut menjelaskan perpres mobil listrik semula sudah sempat diberikan ke pihak Istana agar bisa mendapat bubuh tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun rupanya, ada poin tertentu yang membuat perpres ini harus kembali disempurnakan.


Poin tersebut, katanya, menyangkut pemberian kuota impor kepada perusahaan yang bisa membuat perakitan mobil listrik dari bahan mentah sampai benar-benar jadi dalam waktu 2 tahun.


"Itu masih dikoreksi sama Ibu Menkeu, tapi saya sudah sepakat dengan Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto) untuk memberikan kuota impor sampai pabriknya berdiri," ujarnya.

Jika Sri Mulyani bisa segera memberikan persetujuan, Luhut memperkirakan rancangan perpres tersebut bisa kembali diajukan ke kepala negara dan dapat diterbitkan pada bulan ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan ada ganjalan dari sisi harmonisasi pengaturan pajak dalam rancangan perpres mobil listrik. Harmonisasi dibutuhkan agar pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak membebani konsumen, namun juga tidak menghilangkan pendapatan negara.


"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana. Kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak beli. Jadi disinkronkan itu," katanya.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongki Sugiarto menambahkan persoalan pajak merupakan kunci utama pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Nilai pajak, bakal menjadi acuan produsen kendaraan listrik ketika mendatangkan unit kendaraan listrik ke Indonesia.

"Kalau tarif sudah ditentukan nanti orang bisa berhitung, yang mana yang mau diimpor, hybrid, plug-in hybrid, atau electric vehicle," tuturnya. (uli/asa)