ANALISIS

Pembangkit Listrik Khusus Transportasi Belum Mendesak

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 07/08/2019 13:48 WIB
Pembangkit Listrik Khusus Transportasi Belum Mendesak Ilustrasi listrik mati di sektor transportasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Listrik mati yang terjadi secara massal pada Minggu (4/8) lalu benar-benar melumpuhkan ibu kota, dan beberapa wilayah di Jawa bagian barat. Kejadian tersebut turut melumpuhkan sarana transportasi publik, terutama transportasi berbasis rel, seperti kereta dan MRT.

Salah satunya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau dikenal Kereta Rangkaian Listrik (KRL) harus membatalkan 240 jadwal keberangkatan akibat kejadian tersebut.

Kemudian, empat kereta ratangga milik PT MRT Jakarta juga terpaksa berhenti di stasiun bawah tanah sehingga evakuasi penumpang harus dilakukan. 


Menyikapi kejadian ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta operator transportasi berbasis rel agar mau berinvestasi di pembangkit sendiri agar operasionalnya bisa tetap berjalan meski setrum padam mendadak.

Setidaknya, dibutuhkan pembangkit dengan daya 250 MegaWatt (MW) demi menghidupkan kembali commuter line dan MRT.

"Jadi kereta listrik ini sudah mesti punya pembangkit sendiri, jadi nanti (daya listrik) bisa berjalan dari situ. Tapi nanti jaringan listrik Jawa-Bali pun bia meng-cover jaringan kereta itu juga," jelas Budi.

Hanya saja, menyelesaikan kendala pasokan listrik tak melulu harus membangun pembangkit sendiri. Apalagi, investasinya pun cukup mahal.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan nilai investasi pembangkit yang tinggi menambah beban operasional perusahaan. Jika beban bertambah, hal itu nantinya akan tercermin ke kenaikan tarif angkutan.

Terlebih, kedua moda tersebut masih mendapat uluran tangan dari pemerintah. Untuk commuter line, uluran tangan berasal dari subsidi Public Service Obligation (PSO) dari APBN. Sedangkan, MRT mendapat subsidi dari APBD DKI Jakarta.

"Di negara lain pun sebetulnya transportasi publiknya tidak mengandalkan pembangkit sendiri lantaran jaringan listriknya sudah andal. Bisa-bisa saja commuter line dan MRT bangun pembangkit, tapi tentu tambahan investasi punya pengaruh yang banyak," jelas Djoko.

Maka, dari sisi pelaksanaan transportasi, memang opsi yang paling efisien dan tepat adalah menggantungkan hidup dari jaringan milik PT PLN (Persero). Jangan buru-buru menjadikan pembangkit sebagai solusi, apalagi kejadian seperti Minggu kemarin tak terjadi setiap tahun.

Namun, operator transportasi pun ada baiknya juga melakukan langkah kontingensi. Menurutnya, ada dua rambu yang perlu dipenuhi operator dalam menyikapi suplai listrik yang tidak dapat diprediksi ini.
[Gambas:Video CNN]
Pertama, adalah mempersiapkan cadangan suplai (back up) listrik dalam bentuk generator. Hal ini sangat diperlukan bagi MRT, mengingat moda transportasi itu punya banyak kegiatan di bawah tanah.

Ketika listrik padam mendadak, setidaknya lampu-lampu dan penyejuk udara di bawah tanah masih tetap menyala otomatis sehingga membuat penumpang tidak langsung panik. "Kalau untuk saat-saat seperti ini, tentu cadangan daya listrik sifatnya urgent," jelas dia.

Kedua, terus memperbaiki Standar Pelayanan Minimum (SPM) jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Jika listrik mati mendadak, maka operator harus cepat melakukan pemberitahuan kepada penumpang, menyediakan jalur evakuasi, hingga menyediakan layanan pengganti seperti antar-jemput penumpang dengan kendaraan lain.

Menurut dia, operator transportasi tak usah malu jika rangkaian kereta mati karena sesuatu di luar kendali mereka. Yang penting, ada langkah pengamanan terpadu sehingga masyarakat masih percaya kepada pelayanan MRT dan commuter line.

"Seperti commuter line kemarin ini cukup baik. Penumpang diantarkan, uang dikembalikan, cuma masih saja ada penumpang yang tidak peduli dan masih kukuh menunggu di stasiun meski keretanya sedang mati," papar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan MRT dan commuter line diperbolehkan memiliki pembangkit yang bisa digunakan secara mandiri. Dari sisi regulasi, hal itu tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.

Meski dimungkinkan, tetapi membangun pembangkit sendiri sebenarnya sulit untuk direalisasikan. Masalahnya, commuter line dan MRT tidak menguasai jaringan transmisi dan distribusi, sehingga keandalan listriknya tentu akan dipertanyakan.

"Kalau dia punya pembangkit sendiri tentu sumber listriknya kan hanya itu. Dia tidak punya jaringan transmisi yang bisa menjangkau sumber-sumber listrik lain kalau pembangkit rusak. Tapi kalau menggunakan PLN, sumber listriknya banyak, dan dengan sistem transmisi dan distribusi yang dimilikinya jaringannya ya tetap paling andal," ungkap Fabby.

Sebetulnya, lanjut dia, ada alternatif lain bagi operator selain membangun pembangkit sendiri. Yakni, berkontrak dengan pihak operator listrik swasta lainnya yang juga memiliki pembangkit mandiri. Hal ini pun dimungkinkan secara aturan, namun tarifnya tentu lebih mahal dibanding dengan listrik PLN.

Sehingga, langkah yang paling optimal adalah tetap percaya kepada PLN. Namun, jika suatu saat listrik padam lagi, operator harus punya cadangan daya tersendiri. Entah dalam bentuk generator atau berkontrak dengan pihak swasta.

"Dalam konteks ini ya memang PLN sudah paling optimal. Tapi yang namanya sistem, apapun sistemnya seperti transportasi atau pelayanan publik, pasokan listrik harus ada back-up system-nya. Memang ada investasi tambahan, tapi contingency plan harus disiapkan," papar dia.

Agar memastikan jaringan tetap andal, sebetulnya operator transportasi juga bisa meminta PLN untuk memprioritaskan penggunaan listriknya untuk mereka. Hal ini, lanjut Fabby, sebenarnya sudah dilakukan di mana PLN tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Senayan.

Dengan pembangkit yang disediakan secara oleh PLN, tentu tarif listrik yang dibayar MRT juga akan lebih mahal. Namun, membayar lebih untuk listrik golongan premium sebenarnya tak ada salahnya jika memang keandalannya ampuh 24 jam.

Kemudian, selaku pelanggan premium, MRT dan commuter line bisa meminta kompensasi jika listrik PLN kemudian mati mendadak. Hal itu seharusnya sudah tercantum di dalam kontrak pengadaan listrik antara kedua belah pihak.

"Usulan (MRT dan commuter line) punya pembangkit sebenarnya bagus juga, tapi tak praktis. Memang yang paling optimal adalah mengandalkan PLN, namun jika tahu PLN punya risiko, tentu operator harus siap punya back-up," papar dia. (agt)