JK Akui RI Terlambat Ambil Peluang dalam Perang Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui Indonesia terlambat mengantisipasi peluang yang muncul dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Imbasnya, produk ekspor Indonesia kalah kompetitif dengan Vietnam dan Thailand yang selangkah lebih maju dalam mengambil peluang emas dari perang dagang.

Dua negara tetangga itu telah memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dengan AS. GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Saat dua negara itu menikmati kembali GSP dari AS, Indonesia justru tengah berjuang memperpanjangnya.

"Kita terlambat untuk membuat kerja sama bilateral atau multilateral. GSP masih dibicarakan dengan Amerika, mudah-mudahan selesai di bulan-bulan yang akan datang dengan AS," katanya, Rabu (7/8).

Padahal, lanjutnya, ketika barang impor dari China lebih mahal akibat pemberlakuan bea masuk, maka pelaku usaha AS bakal mencari alternatif lainnya. Kondisi itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor. Sayangnya, produk Indonesia kalah saing dari Vietnam dan Thailand yang telah mengantongi perpanjangan GSP dari AS.

Lihat juga: JK: Tak Hati-hati, Investasi Asing Bisa Bunuh Industri RI

"Karena Vietnam lebih dulu menerapkan GSP, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor lebih besar," katanya.

Belajar dari hal tersebut, ia menuturkan pemerintah bakal mempercepat perjanjian dagang dengan beberapa negara lain. Terbaru, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia atau IA-CEPA pada Maret 2019.

Pemerintah juga sedang merampungkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa (I-EU CEPA).

"Kami menyadari bahwa kami harus tanggap atau cepat ambil antisipasi. Salah satu jalan keluar adalah mempercepat perjanjian-perjanjia bilateral dan multilateral dengan negara yang punya pasar besar," tuturnya.

Lihat juga: BI Sebut Risiko 'Perang' Mata Uang Global Relatif Kecil

Sebelumnya, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengatakan pemerintah menargetkan dapat memberlakukan (entry to force) IA-CEPA tahun depan.

Sejalan dengan target pemberlakuan perjanjian dagang dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA) alias EFTA-CEPA di tahun yang sama.

"Target kami paruh pertama tahun depan selesai (ratifikasi) dan bisa langsung diimplementasikan," katanya, Senin (5/8).

Selain implementasi dua perjanjian dagang, pemerintah mengaku terus mengejar finalisasi perjanjian dagang lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjanjian dagang itu meliputi tiga perjanjian dagang dari benua Afrika, yaitu Mozambik, Tunisia, dan Maroko dalam bentuk Prefential Trade Agreement (PTA).

Lebih lanjut, dua perjanjian dagang dengan negara Asia, yakni Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan perjanjian dagang Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA). (ulf/lav)