Bertemu Mahathir, Jokowi Bahas Diskriminasi Sawit oleh Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Salah satu hal yang akan dibahas ialah terkait persoalan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Jokowi 'terbang' ke Negeri Jiran Kamis (8/8) sore, usai menghadiri Kongres PDIP ke-V, di Bali pada siang ini.

"Termasuk mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita, itu yang utama," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta.

Selain membahas soal diskriminasi produk minyak kelapa sawit, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah perbatasan dan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Lihat juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2019 'Cuma' 5,05 Persen

"Banyak hal yang perlu kami bicarakan dengan Pak Tun Mahathir Mohamad, terutama yang berkaitan dengan perbatasan, dengan TKI kita banyak," katanya.

Sebelumnya, komisi Uni Eropa telah menyerahkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II kepada Parlemen Uni Eropa.

Dalam Delegated Regulation itu Komisi Uni Eropa menilai kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Maka penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah akan melakukan retaliasi atau tindakan balasan perdagangan kepada Uni Eropa jika bersikukuh mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia.

Lihat juga: Demi Riset Sawit, Darmin Desak BPDP-KS Bentuk Komite Khusus

JK menyebut langkah Uni Eropa yang mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia merupakan permasalahan serius. JK menyatakan bakal melawan jika produk kelapa sawit sampai dilarang.

Menurutnya, bisnis sawit memiliki nilai ekspor yang cukup besar. Terlebih ada sekitar 15 juta warga yang bekerja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam aktivitas ekspor sawit tersebut.

Selain itu, Uni Eropa juga berencana mengenakan bea masuk imbalan sementara pada produkbiodiesel Indonesia pada 2020 mendatang. Uni Eropa menganggap pemerintah memberikan fasilitas subsidi pada produk turunan minyak kelapa sawit itu. Rencananya, besaran bea masuk berkisar 8 persen hingga 18 persen.

Lihat juga: Menteri Puan Sebut Buka Data HGU Bisa Guncang Ekonomi

(fra/lav)