Pengusaha Tagih Kemudahan Investasi Bangun Pembangkit Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) meminta pemerintah untuk membuat aturan demi memudahkan investasi di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Sebab, para pengusaha melihat pembangunan pembangkit listrik belum menggeliat.

Ketua Umum API Prijandaru Effendi mengatakan sampai saat ini listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi baru menyentuh 1.948 MegaWatt (mw). Padahal, industri ini sudah dikembangkan sejak 30 tahun silam.

Sementara, pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025 mendatang bisa mencapai 23 persen dari total energi. Salah satu sumber EBT ini sendiri, yakni panas bumi.

"Untuk mencapai itu, kami butuh dukungan pemerintah. Pertama, dukungan regulasi untuk percepat investasi," ujarnya, Selasa (13/8).

Lihat juga: JK Ingatkan Pengusaha Listrik Hati-hati dengan Proyek PLN

Selain soal percepatan investasi, ia juga meminta agar pemerintah mengkaji lagi aturan mengenai harga jual listrik panas bumi. Selama ini, harga jual yang ditetapkan dianggap belum cukup menguntungkan pengusaha.

"Harga jual listrik panas juga harus sesuai dengan keekonomian proyek, kami juga akan terus cari terobosan teknologi pengembangan energi ini," terang dia.

Untuk tahun ini, tambahan aliran listrik panas bumi hanya 185 MW dari empat PLTP. Keempatnya berada di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatra Selatan.

"Kapasitas itu bisa bertambah menjadi 2.135 mw," imbuhnya.

Lihat juga: Jonan Tolak Poin Revisi Aturan Ganti Rugi Listrik Mati

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto menyatakan pihaknya sedang merancang beberapa strategi untuk meningkatkan investasi di sektor panas bumi.

Misalnya, kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) agar memberikan pendanaan yang murah untuk pengusaha di sektor panas bumi.

"Kami mau upayakan bagaimana meningkatkan kemampuan dari SMI, sehingga kami bisa mendapatkan dana yang murah itu dan bisa diakses perusahaan," kata Sutijastoto.

Namun, ia juga meminta kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa memenuhi syarat perbankan dalam meminjam dana (bankable). Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
[Gambas:Video CNN]
"Panas bumi itu investasinya US$3 juta per MW, sekarang ada 6 ribu MW. Tapi bergantung juga daerahnya, ada yang mahal juga," jelasnya.

Di samping itu, ia juga tengah mengkaji apakah sebagian biaya dana proyek pembangunan PLTP bisa diganti oleh pemerintah dengan sistem reimburse. Hal ini agar memberi keleluasaan bagi keuangan perusahaan.

"Kami lagi lihat, misalnya seperti infrastrukturnya bisa tidak di-reimburse pemerintah. Kalau di New Zealand panas bumi itu bisa murah. Kami lagi dorong," pungkasnya. (aud/bir)