ANALISIS

Tenaga Kerja Kunci Jokowi Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Jumat, 16/08/2019 08:14 WIB
Tenaga Kerja Kunci Jokowi Kerek Pertumbuhan Ekonomi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8) pagi ini. Dalam kesempatan itu, ia akan memaparkan target asumsi makro ekonomi yang dipasang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan menyampaikan program-program apa saja yang akan dilakukan guna merealisasikan target tersebut. Momen ini biasanya dinantikan banyak pihak karena akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah dalam satu tahun ke depan.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen-5,5 persen pada 2020.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan Jokowi bisa saja mengerek pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja Indonesia. Ini persis janji Jokowi ketika masa kampanye kemarin.

Saat itu, ia berjanji menghadirkan program Kartu Pra Kerja demi kesejahteraan masyarakat. Kartu itu bisa menjadi tiket bagi murid yang baru lulus SMA/SMK dan mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah secara gratis.

"Dengan kartu pra kerja, SDM bisa lebih produktif dan berdaya saing. Ini dampaknya juga positif untuk perekonomian," ucap Telisa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/8).

Namun, sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah soal penerapan program Kartu Pra Kerja tersebut. Misalnya, apakah program ini akan mengikutsertakan pihak swasta dan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja.

"Nanti yang dalam keadaan sedang tidak bekerja apakah mendapatkan kartunya juga, definisi jelasnya seperti apa. Apakah pemerintah harus kerja sama dengan swasta, ini masih tanda tanya," paparnya.

Peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia memang sangat dibutuhkan, mengingat produktivitasnya masih rendah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan daya saing SDM Indonesia masih kalah dengan negara tetangga.

Berdasarkan pada laporan Bank Dunia (World Bank) skor Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/IHC) Indonesia hanya 0,53. Angka itu jauh di bawah Singapura yang mencapai 0,88 dan Vietnam 0,66.

"Berdasarkan Bank Dunia artinya capaian dan status kesehatan itu anak-anak yang sekarang lahir, 18 tahun lagi nanti hanya bisa mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya," ucap Bambang.

Karenanya, kembali Telisa mengatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana lebih di APBN 2020 guna menaikkan produktivitas tenaga kerja di dalam negeri. Ia menyarankan agar anggaran dana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diperbesar.

"Nah, apakah benar peningkatan SDM akan jadi prioritas itu bisa dilihat pada alokasi per K/L. Saya menilainya memang harus besar untuk Kemenaker kalau memang program ini diserahkan sepenuhnya ke kementerian itu," terang dia.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp5,7 triliun. Angka itu naik dari sebelumnya yang hanya Rp3,9 triliun.

Selain Kartu Pra Kerja, Telisa juga menyoroti soal riset dan pengembangan (research & development/R&D) di Indonesia. Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyiapkan anggaran khusus untuk pengembangan penelitian dan pengembangan.

Selama ini, pemerintah sudah menganggarkan dana untuk riset ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun, sebaiknya alokasi dananya ditambah untuk riset, sehingga hasilnya lebih optimal.

"Tanpa biaya untuk riset dan pengembangan, susah bagi Indonesia untuk berkembang. Selama ini, Pak Jokowi juga selalu mengatakan riset yang ada tidak 'nendang'," ucap Telisa.

Sebelumnya disebutkan alokasi dana untuk BPPT tahun ini sebesar Rp1,12 triliun. Sementara, LIPI mendapatkan anggaran sebesar Rp1,42 triliun.

"Bisa juga riset dibawa menjadi lebih komersial, menggandeng swasta. Jadi dana dari pemerintah hanya untuk awalan saja, pendorong. Ini harus dipikirkan mekanismenya, agar bisa menghasilkan aktivitas yang riil," jelasnya.

Pemerintah juga sebaiknya mengkaji ulang mekanisme pengelolaan dana riset. Dengan begitu, hasilnya benar-benar bisa menjawab persoalan yang selama ini timbul di dalam negeri, tidak hanya sekadar aktivitas formalitas.
Tenaga Kerja Kunci Jokowi Kerek Pertumbuhan EkonomiPresiden Jokowi bersama tenaga kerja Indonesia. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total dana riset yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp35,7 triliun. Namun, pengelolaannya belum maksimal karena dibagi ke 45 kementerian/lembaga (K/L).

Makanya, pemerintah akan menetapkan sektor prioritas agar penggunaan dana riset bisa lebih efektif pada tahun depan. Namun, ia belum menyebutkan sektor mana saja yang akan diutamakan.

Bila program kartu pra kerja serta program riset dan pengembangan bisa berjalan optimal, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan lebih baik tahun depan. Walau memang, kondisi global sedang tak kondusif.

"Tantangan besar, ada perang dagang yang semakin memanas dan perlambatan Eropa. Belum lagi, dari domestik banyak tugas yang harus dikerjakan," ucap Telisa.

Selain memperbaiki kualitas SDM, pemerintah tak boleh menyerah dengan investasi. Ia menyarankan pemerintah mengalokasikan belanja APBN untuk mendorong investasi ke sektor-sektor yang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi dalam negeri. Sebab, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, memperbaiki koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait perizinan investasi. Masalahnya, investor masih terkendala lama waktu proses perizinan di daerah.

"Di pusat hanya bisa beberapa jam, di daerah masih lebih lama. Di pemerintah pusat sudah banyak melakukan percepatan, tapi tidak di daerah," katanya.

Padahal, pemerintah sudah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) sejak tahun lalu. Namun, dampaknya belum signifikan.

Janji Kampanye

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan Jokowi perlu memberikan kepastian terkait sejumlah program yang ia janjikan kepada masyarakat pada masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019 kemarin. Misalnya, stabilitas harga pangan, inflasi, dan konektivitas infrastruktur.

"Masyarakat berharap apa yang dijanjikan saat kampanye terpenuhi," ucap dia.

Harga pangan biasanya bergantung pada masa panen, cuaca, dan kebijakan impor dari pemerintah. Di sini, pemerintah perlu memetakan lagi kapan impor yang tepat agar tak bertabrakan dengan masa panen agar harga pangan tak jatuh.

Sementara, konektivitas infrastruktur membutuhkan dana dari APBN. Pembangunan infrastruktur sejatinya sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

"Nah, di sini bagaimana APBN bisa dialokasikan untuk pengeluaran yang betul-betul menciptakan multiplier effect. Infrastruktur selama ini belum menciptakan multiplier effect," tutur dia.

Malah, ia mengklaim pembangunan infrastruktur baru dinikmati oleh kalangan pengusaha semata. Masyarakat kelas menengah ke bawah belum merasakan dampaknya karena pengerjaannya masih banyak yang menggunakan mesin.

"Jadi efeknya tidak besar, pengaruhnya tidak besar untuk lapangan pekerjaan atau sumber pendapatan masyarakat," kata Lana.

Oleh karena itu, masyarakat juga akan mencermati keberpihakan Jokowi dalam memutuskan alokasi anggaran di APBN dan kebijakan satu tahun ke depan. Jangan sampai, alokasi itu hanya menguntungkan segelintir kelompok.

"Jadi dalam APBN juga perlu ada keseimbangan. Dalam pidato itu akan terlihat APBN mau di bawa ke mana," terang dia.

Dari sisi anggaran belanja APBN, dana yang digelontorkan tiap tahunnya terlihat selalu bertambah. Kalau ditarik dalam 10 tahun terakhir, angkanya naik dari Rp937 triliun pada 2009 lalu menjadi Rp2.217,3 triliun pada 2019.

Namun, anggaran itu belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih di kisaran 5 persen. Hal ini disebabkan, komponen penggerak ekonomi lainnya, seperti realisasi investasi, ekspor, dan impor yang kurang baik.

"Bukan berarti kalau belanja pemerintah naik sekian persen, pertumbuhan ekonomi ikut naik sekian persen. Semua komponen harus naik berbarengan kalau mau ekonomi naik signifikan," jelasnya.


Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dengan cepat adalah merayu investor dari luar negeri untuk membangun pabrik bahan baku agar mengurangi impor. Sebab, dengan situasi perang dagang seperti ini sulit rasanya mendorong ekspor lebih tinggi.

"Tidak bisa hanya andalkan ekspor karena bergantung kondisi di global, yang bisa dilakukan mengurangi impor dulu. Kalau investor masuk, investasi juga akan naik," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)