Krisis Politik, Hong Kong Gelontorkan Paket Ekonomi US$2,4 M

CNN Indonesia | Jumat, 16/08/2019 06:05 WIB

Pemerintah Hong Kong menggelontorkan paket kebijakan bernilai US$2,4 miliar untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang porak poranda akibat krisis politik.

Warga Hong Kong menduduki bandara memprotes pembahasan RUU Ekstradisi. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Hong Kong mengumumkan paket kebijakan bernilai HK$ 19,1 miliar atau US$2,4 miliar untuk mendorong ekonomi mereka yang terganggu akibat peningkatan ketegangan politik di negeri tersebut. Paket juga digelontorkan untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari dampak gejolak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Pengumuman paket kebijakan tersebut langsung disampaikan Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan, Kamis (15/8).

Paket kebijakan tersebut digelontorkan setelah pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 dari yang semula 2-3 persen menjadi 0-1 persen. Ia juga mengatakan kebijakan tersebut diharapkan bisa memberikan suntikan pada perusahaan bisnis yang kurang mampu.

Pemimpin Eksekutif Carrie Lam memperingatkan krisis politik yang terjadi belakangan ini akan menjadi 'tsunami' yang bisa menghantam ekonomi Hong Kong. Atas proyeksi tersebut, ia mengatakan pemerintah Hong Kong akan berani mendukung dalam mengambil kebijakan apapun agar pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.

Lihat juga:

Lima Negara Raksasa Dunia Berisiko Resesi Ekonomi

Perekonomian Hong Kong tumbuh 0,6 persen pada triwulan II tahun ini. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan yang terjadi pada triwulan I, tetapi lebih rendah dibanding yang diharapkan ekonom.

Krisis politik terjadi di Hong Kong selama dua bulan belakangan ini. Krisis dipicu oleh pembahasan Rancangan Undang-undang Ekstradisi.

Pembahasan tersebut memicu protes dari warga Hong Kong. Mereka menganggap rancangan aturan baru tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan hukum di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.

Pasalnya, undang-undang tersebut memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga negara asing diesktradisi ke China.

[Gambas:Video CNN] (Reuters/agt)