ANALISIS

Upah Minimum Jadi Kerikil Laju Ekonomi di Era Jokowi Jilid II

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Jumat, 16/08/2019 11:31 WIB
Upah Minimum Jadi Kerikil Laju Ekonomi di Era Jokowi Jilid II Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Segudang janji dan arah kebijakan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II akan dipaparkan dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8) pagi ini. Dalam kesempatan itu juga Jokowi akan memaparkan target asumsi makro ekonomi RAPBN 2020.

Antara lain, pemerintah dan DPR sepakat mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,5 persen. Dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran masing-masing 8,5-9 persen dan 4,8-5,1 persen. Tak ketinggalan, rasio utang akan terus dijaga di kisaran 29,4-30 persen terhadap PDB.

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Agus Eko Nugroho menilai target pertumbuhan Jokowi ini lebih realistis ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Khususnya ketika berkampanye pada 2014, di mana perekonomian dibidik sampai kisaran 7 persen.

Kendati begitu, tetap tidak mudah untuk mencapai target tersebut. Soalnya, Indonesia bukan hanya tengah menghadapi masalah di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, yaitu bayang-bayang perlambatan ekonomi global.

Apalagi, cita-cita pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun pun tak pernah tercapai. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen. Lalu, merosot menjadi 4,79 persen pada 2015, 5,02 persen pada 2016, 5,07 persen pada 2017, dan 5,17 persen pada 2018.

Sementara, sampai semester I 2019, laju ekonomi hanya mencapai 5,06 persen. Padahal, target tahun ini mencapai 5,3 persen. "Laju pertumbuhan ekonomi yang minim tidak bisa membuat angka kemiskinan turun secara signifikan. Karena, income (pendapatan) masyarakat yang tidak meningkat cukup tinggi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/8).

Menurut Agus, pendapatan tidak meningkat cukup tinggi karena terbatasnya jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan pemerintah. Meski, tingkat pengangguran relatif menurun, namun sebagian besar kesempatan kerja masyarakat justru datang dari sektor informal. Misalnya, ojek online hingga perdagangan digital.

Di sisi lain, tingkat pendapatan masyarakat dengan pekerjaan formal pun tidak meningkat cukup tinggi. Rata-rata hanya sesuai dengan laju inflasi. Selain itu, masih banyak pekerja Indonesia yang hanya mendapat upah rendah atau minimal sebatas Upah Minimum Regional (UMR) karena keterbatasan keterampilan.

Kemudian, peningkatan pendapatan di beberapa sektor terbatas karena tertekan perlambatan ekonomi global, terutama dari harga komoditas yang naik turun di pasar internasional.

Padahal, laju industri dan ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas mentah. Walhasil, pertumbuhan industri berbasis komoditas tidak setinggi pertumbuhan industri berbasis jasa.

Begitu juga dengan industri manufaktur yang belakangan terjebak dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Lalu, tekanan dari minimnya minat investasi yang masuk ke Indonesia, lantaran kalah bersaing dengan Vietnan, Thailand, dan negara tetangga lain.

Hal ini tak lepas dari minimnya dampak pengembangan industri yang dilakukan pemerintah. Sebab, pemerintah masih fokus mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan, dan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
Wajar, bila dampak dari pembangunan infrastruktur masih belum terasa ke pertumbuhan ekonomi. Meskipun, aliran anggaran yang digelontorkan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Data Kemenkeu mencatat alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp206,6 triliun pada 2014. Lalu, meningkat menjadi Rp290,3 triliun pada 2015 dan Rp269,1 triliun pada 2016. Kemudian, melejit ke Rp400,9 triliun pada 2017, Rp410,4 triliun pada 2018, serta Rp415 triliun pada 2019.

"Sayangnya, investasi dan pembangunan infrastruktur ini belum berdampak ke ekonomi, khususnya skala menengah kecil. Mereka masih belum merasakan dampak dari pembangunan jalan tol, misalnya," terang Agus.

Selain itu, pemerintah hanya mengandalkan aliran bantuan sosial (bansos) untuk menurunkan angka kemiskinan. Memang, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun. Namun, penurunannya juga tak sejalan dengan penurunan tingkat kesenjangan (gini ratio) yang lebih lamban.

"Masalahnya tingkat kemiskinan dilihat dari pengeluaran bukan pendapatan, sehingga gap-nya tidak menggambarkan ketimpangan riil di Indonesia. Saat ini masih ada ketimpangan pendapatan antara kelas menengah dan miskin," imbuh dia.

Untuk itu, Agus melihat pemerintah perlu lebih matang menyusun arah kebijakan ke depan. Tujuannya, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bisa dikejar. Bukan tanpa alasan, soalnya laju perekonomian yang lebih tinggi bisa menjamin perbaikan ekonomi secara riil.

Ekonom sekaligus Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susanto mengakui target pertumbuhan ekonomi Jokowi tahun depan memang tampak lebih realistis ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Meski, ia tetap pesimis bila angka 5,5 persen bisa dikejar.

"Kalau 5,2 persen masih realistis, karena tahun ini saja saya melihat hanya mampu tumbuh di 5,1 persen," ungkapnya.

Sayangnya, pertumbuhan yang tidak cukup tinggi membuat Indonesia tidak bisa meningkatkan pendapatan dan penurunan kemiskinan penduduk secara murni. Maka yang terjadi saat ini, pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara semu.

"Masalahnya kalau tahun depan dana bansos dikurangi, saya tidak yakin pemerintah bisa mempertahankan kualitas tingkat kemiskinan," jelasnya

Untuk itu, Akhmad melihat pemerintah harus segera mencari celah agar bisa mendapatkan sumber pertumbuhan baru. Khususnya dari investasi. Toh, sejumlah infrastruktur sudah dibangun, sehingga seharusnya cukup menggugah investor untuk mau mengalirkan modalnya ke Tanah Air.

"Infrastruktur yang dibangun sekarang mungkin tidak bisa memberikan dampak ekonomi jangka pendek, tapi dalam jangak panjang mungkin bisa memberi efek," katanya.




(bir)