Mengintip Infrastruktur Calon Ibu Kota Baru Kalimantan Timur

CNN Indonesia | Senin, 26/08/2019 14:12 WIB
Mengintip Infrastruktur Calon Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Jembatan Mahkota II di Samarinda, salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. (Signify).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pidatonya di Istana Negara Senin (26/8) hari ini, pemerintah memutuskan bahwa kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan menjadi calon ibu kota negara yang baru.

Jokowi mengungkapkan sejumlah alasan Kaltim terpilih menjadi calon ibu kota baru. Salah satunya, risiko bencana di Kaltim minim, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan maupun tanah longsor.


Selain itu, Kaltim memiliki lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, dan berada di wilayah perkotaan yang sudah berkembang.

"Hal itu terutama karena fasilitas infrastruktur di Kaltim relatif lengkap. Pemerintah punya ketersediaan lahan mencapai 180 ribu hektar," ujar Joko Widodo, Senin (26/8).

Kalimantan Timur sendiri menjadi salah satu provinsi yang infrastruktur jalan tolnya sedang dibangun lewat Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam pemberitaan sebelumnya, PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) menargetkan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur dapat beroperasi pada akhir 2019.

"Hingga akhir Agustus 2019, progres konstruksi jalan tol mencapai 96,827 persen, pembebasan lahan mencapai 99,33 persen," ujar Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur, Rabu (21/8).

Surbakti mengungkapkan perusahaan terus mengejar agar pembangunan jalan tol sepanjang 99,35 kilometer (km) ini selesai tepat waktu.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri atas 5 seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Km 13 hingga Samboja sepanjang 22,025 km, Seksi 2 dari Samboja hingga Muara Jawa sepanjang 30,975 km.

Kemudian, Seksi 3 dari Muara Jawa hingga Palaran sepanjang 17,3 km, Seksi 4 dari Palaran hingga Jembatan Mahkota II sepanjang 17,55 km, dan Seksi 5 dari Km 13 hingga Bandara Sepinggan sepanjang 11,5 km.

Pembiayaannya dibagi atas ruas viability gap fund (VGF), yaitu Seksi 1 dan 5 sepanjang 33,115 km dan ruas investasi (seksi 2,3,4) sepanjang 66,235 km.

Selain itu Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud juga mengatakan dalam waktu dekat ini, di wilayahnya akan dibangun jembatan tol terpanjang yang menghubungkan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan.
[Gambas:Video CNN]
Dikutip dari situs resmi pemerintah provinsi, Kalimantan Timur juga memiliki sejumlah infrastruktur strategis yang terdiri dari dua jenis, yakni infrastruktur fisik dan infrastruktur ekonomi.

Infrastruktur fisik mencakup jalan, jembatan, telekomunikasi, bandara, pelabuhan laut, instalasi air minum, dan listrik.

Secara rinci disebutkan, infrastruktur fisik yang dimiliki Kaltim antara lain Pelabuhan Nusantara Nunukan, Pelabuhan Laut Malundung Tarakan, Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pulau Sebatik, Pelabuhan Internasional Maloy, Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan.

Selain itu, terdapat Landasan Pacu Bandara Juwata Tarakan, Landasan Pacu Bandara Nunukan, dan Landasan Pacu Bandara Sepinggan Balikpapan. Tak berhenti di sana, pemerintah juga berniat memindahkan Bandara Temindung ke Sungai Siring Samarinda 

Adapula pembangunan Jembatan Tering Seberang Kubar, Jembatan Pulau Balang Balikpapan, dan Jembatan Mahakam II & Mahulu Samarinda. Terdapat pula Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Lamijung, dan pembangunan Waduk Lambakan.

Dari sisi infrastruktur jalan darat, terdapat pembangunan Jalan Km 37 Samboja-Petung Kabupaten PPU,  pembangunan jaringan kereta api, dan pembangunan dua ruas jalan tol.


Infrastruktur Ekonomi

Dari sisi infrastruktur ekonomi mencakup perbankan, asuransi, Lembaga Penjaminan Kredit dan lembaga keuangan nonbank lain.

Dalam rancangan kerjanya, Pemprov Kaltim juga membangun infrastruktur ekonomi yang terdiri dari, pembangunan irigasi bagi wilayah yang potensial dalam pengembangan pertanian, serta pembangunan terminal agribisnis di setiap kecamatan dan terminal induk agribisnis di setiap
Kabupaten.

Adapula pengembangan dunia perbankan untuk menjangkau seluruh wilayah dan pusat pusat pertumbuhan baru. Selain itu, pengembangan Bank perkreditan Rakyat (BPR) yang menjangkau semua desa, dan pembentukan lembaga penjamin kredit untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. (uli/uli)