Menteri PUPR Sebut Ibu Kota Baru Butuh Uang Muka Rp865 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan uang muka untuk membangun ibu kota baru pada 2020 mencapai Rp865 miliar.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan uang muka yang dibutuhkan untuk beberapa keperluan.

Pertama, untuk menyiapkan jalan nasional non tol sebesar Rp500 miliar. Kedua, untuk penyediaan air baku, pembangunan bendungan, dan embung, serta pengendalian banjir sebesar Rp175 miliar.

Ketiga, untuk mempersiapkan sarana dan prasarana air minum dan limbah, konsultan urban design, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta konsultan desain dasar perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kebutuhan dananya mencapai Rp90 miliar.

"Untuk program ibu kota sedang kami hitung kebutuhan uang muka. Targetnya Insya Allah paling cepat pembangunan pertengahan tahun depan," ucap Basuki, Rabu (28/8).

Lihat juga: Konsultan Properti: Pindah Ibu Kota Tak Bikin Jakarta 'Sepi'

Menurutnya, perhitungan uang muka itu belum final karena masih melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kepastian renovasi gedung legislatif di DKI Jakarta dan pembangunan gedung baru di Kalimantan. Makanya, PUPR belum bisa memasukkan anggaran pemindahan ibu kota dalam pagu anggaran tahun depan.

"Tadi kami terakhir kontak dengan (pihak DPR) terkait pembangunan gedung DPR, karena akan pindah masih perlu tidak dibangun di sini," jelasnya.

Sebagai informasi, postur pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Dana itu akan dikucurkan untuk sekretariat jenderal sebesar Rp520,05 miliar, inspektorat jenderal Rp111,74 miliar, Ditjen Binar Marga Rp42,95 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp22 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp43,97 triliun.

Lalu, Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp8,48 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp263,77 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp452,11 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp725,5 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Rp199,39 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp525,18 miliar. (aud/agt)