Sri Mulyani Waspadai Sinyal 'Lampu Kuning' Bank Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai sinyal 'lampu kuning' dari Bank Dunia terkait perlambatan ekonomi dan risiko peningkatan aliran modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Namun, ia mengklaim pemerintah sudah menyadari langkah apa saja yang harus diambil untuk menangani risiko tersebut.

Sebelumnya, Bank Dunia sempat memberi sinyal 'lampu kuning' langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pekan lalu.

Dalam materi paparan yang beredar di publik, Bank Dunia mencermati risiko perlambatan ekonomi yang lebih dalam dan peningkatan aliran modal keluar.
Bahkan,  aliran modal keluar bisa  lebih tinggi dari yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Padahal, aliran investasi portofolio membiayai sebagian besar defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) di Indonesia. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi rentan karena volatilitas investasi portofolio.

Lihat juga: Bank Dunia Ramal Ekonomi RI 'Cuma' Naik 4,6 Persen pada 2022

Terkait hal tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan pemerintah menerima berbagai masukan dan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi global, termasuk dari sisi risiko peningkatan keluarnya aliran modal.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan arah kebijakan fiskal dan moneter dari berbagai negara di dunia.

"Seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, kami akan waspada melihat perkembangan tersebut. Kami akan perbaiki policy (kebijakan) untuk menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen," ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/9).

Kendati begitu, sambungnya, berbagai sinyal tersebut sejatinya sudah direspons pemerintah melalui pemetaan berbagai kebijakan yang akan diambil. Salah satunya yang sejalan dengan pandangan Bank Dunia, yaitu meningkatkan aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Lihat juga: Bank Dunia Pesimistis Insentif Pajak Kerek Daya Saing RI

"Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk mendorong investasi kemarin telah disampaikan presiden yang minta ada penyederhanaan. Kami harus lebih aktif melihat kebutuhan para investor supaya mereka bisa betul-betul menerjemahkan minat investasi menjadi aktivitas investasi," terangnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan pemerintah akan memacu investasi dengan penyederhanaan izin, syarat, hingga rekomendasi. Hal ini agar masalah perizinan tidak lagi menjadi batu sandungan bagi masuknya aliran investasi.

Tak ketinggalan, pemerintah juga terus mengupayakan iklim ekonomi yang kondusif, misalnya dengan menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil rendah. Lalu, memberikan insentif perpajakan sebagai daya tarik tambahan bagi investor.

Kemudian, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas sumber daya manusia, dan lainnya. "Capital (modal) kan pada akhirnya akan mencari tempat yang dianggap aman, jadi kalau kami bisa menunjukkan Indonesia adalah tempat yang aman dan baik, maka mereka akan tetap datang ke Indonesia," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)