Penurunan Suku Bunga Disebut Tak Ampuh Dongkrak Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia mengatakan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dianggap tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat peran serta lembaga jasa keuangan dalam negeri masih cukup minim terhadap perekonomian nasional.

Hal ini terungkap dari paparan Bank Dunia yang beredar di publik. Materi paparan tersebut telah dipresentasikan di depan Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019 lalu.

Bank Dunia mengatakan peran jasa keuangan domestik di dalam mendanai investasi Indonesia masih sangat kecil. Sementara itu, sebagian besar pendanaan investasi di dalam negeri ternyata dibiayai oleh utang luar negeri dan laba ditahan perusahaan, di mana keduanya tidak terpengaruh oleh kebijakan penurunan suku bunga acuan BI.

Sebelumnya, BI telah menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 basis poin pada Juli dan 25 basis poin pada Agustus. Sehingga, suku bunga acuan BI kini berada di angka 5,5 persen dari sebelumnya 6 persen.

Lihat juga: Bank Dunia Pesimistis Insentif Pajak Kerek Daya Saing RI

"Kebijakan penurunan suku bunga acuan tidak bisa mendorong investasi domestik dan konsumsi secara memadai atau cukup cepat," jelas laporan tersebut dikutip Senin (9/9).

Tak hanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal pun dinilai Bank Dunia kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Bank Dunia berkaca pada target defisit anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Bank Dunia, angka defisit tersebut ternyata hanya berdampak sebesar di bawah 1 persen poin terhadap PDB. Bahkan, belanja pemerintah terhadap PDB pun disebut paling maksimal hanya akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen poin. Sehingga, pemerintah seharusnya masih bisa memperlebar ruang fiskal jika ingin belanja pemerintah berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Bank Dunia sangsi pemerintah bisa memberikan stimulus fiskal lanjutan lantaran terganjal dua hal. Pertama, adalah penerimaan yang akan mengecewakan akibat melambatnya perekonomian. Kedua, adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menambah utang.

Lihat juga: Sri Mulyani Waspadai Sinyal 'Lampu Kuning' Bank Dunia

"Tambahan utang pemerintah akan terhantam oleh terbatasnya likuiditas domestik dan kondisi pasar modal global," imbuh laporan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2019 hanya mencapai 5,08 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019 yakni 5,3 persen. Namun, sejauh ini, pemerintah juga masih optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3 persen di tahun depan.

[Gambas:Video CNN] (glh/lav)