
Luhut Soal Ibu Kota Baru: Tak Mau Pro Kontra ke Surga Saja
CNN Indonesia | Senin, 09/09/2019 18:58 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pro kontra rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan santai. Menurut dia, pro dan kontra merupakan hal yang wajar terjadi ketika pemerintah menerbitkan kebijakan baru.
Respons ini diungkapkannya usai rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) pada Senin (9/9). Kebetulan, ada beberapa anggota Banggar DPR yang turut memberi pandangan terkait pemindahan ibu kota kepada Luhut.
"Kalau tidak mau pro kontra, ya ke surga saja," ujar Luhut yang seketika disambut tawa dari para anggota Banggar DPR di Gedung DPR/MPR.
Luhut menjelaskan kepada para anggota Banggar DPR bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah disiapkan dengan studi yang matang. Studi itu tidak hanya menyangkut bagaimana kondisi kawasan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru, tetapi juga mencakup studi terkait dampak ekonomi yang mungkin didapat Indonesia ke depan.
Studi itu, sambungnya, dikerjakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Selain itu, turut dipertajam oleh studi dari kementerian/lembaga terkait dan kerap dilaporkan perkembangannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari waktu ke waktu.
"Bappenas yang bikin studi komprehensif, kami kumpulkan juga pakar dunia, desain kami sepakat juga di ratas yang lalu akan smart city," terangnya.
Luhut juga turut mengomentari soal kekhawatiran akan munculnya buaya-buaya di kawasan ibu kota baru. Kekhawatiran ini sempat merebak di masyarakat karena kawasan ibu kota baru merupakan alam bebas.
"Kalau ada memang dipelihara, ya dipelihara saja kan bagus. Ya tidak apa, asal jangan buaya darat saja," celetuknya.
Pro kontra terkait rencana pemindahan ibu kota sempat disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Noor Achmad. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota lantaran kebutuhan anggaran belum dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
"Saat ini ada pembinaan ibu kota baru, saya belum melihat program anggaran untuk itu, apakah itu masuk dalam konsolidasi, pengendalian, atau koordinasi? Apakah memang belum tercermin di anggaran kementerian ini?" katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Rencananya, konstruksi tahap awal akan dilakukan pada akhir 2020.
Sementara itu, pemindahan aktivitas akan dilakukan pada 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota setidaknya akan membutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun.
Namun, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipatok hanya sekitar 19 persen dari total kebutuhan anggaran itu. Sisanya, akan ditutup dengan kerja sama dengan badan usaha, BUMN, dan swasta.
[Gambas:Video CNN] (uli/lav)
Respons ini diungkapkannya usai rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) pada Senin (9/9). Kebetulan, ada beberapa anggota Banggar DPR yang turut memberi pandangan terkait pemindahan ibu kota kepada Luhut.
"Kalau tidak mau pro kontra, ya ke surga saja," ujar Luhut yang seketika disambut tawa dari para anggota Banggar DPR di Gedung DPR/MPR.
Luhut menjelaskan kepada para anggota Banggar DPR bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah disiapkan dengan studi yang matang. Studi itu tidak hanya menyangkut bagaimana kondisi kawasan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru, tetapi juga mencakup studi terkait dampak ekonomi yang mungkin didapat Indonesia ke depan.
"Bappenas yang bikin studi komprehensif, kami kumpulkan juga pakar dunia, desain kami sepakat juga di ratas yang lalu akan smart city," terangnya.
Luhut juga turut mengomentari soal kekhawatiran akan munculnya buaya-buaya di kawasan ibu kota baru. Kekhawatiran ini sempat merebak di masyarakat karena kawasan ibu kota baru merupakan alam bebas.
"Kalau ada memang dipelihara, ya dipelihara saja kan bagus. Ya tidak apa, asal jangan buaya darat saja," celetuknya.
"Saat ini ada pembinaan ibu kota baru, saya belum melihat program anggaran untuk itu, apakah itu masuk dalam konsolidasi, pengendalian, atau koordinasi? Apakah memang belum tercermin di anggaran kementerian ini?" katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Rencananya, konstruksi tahap awal akan dilakukan pada akhir 2020.
Sementara itu, pemindahan aktivitas akan dilakukan pada 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota setidaknya akan membutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun.
Namun, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipatok hanya sekitar 19 persen dari total kebutuhan anggaran itu. Sisanya, akan ditutup dengan kerja sama dengan badan usaha, BUMN, dan swasta.
[Gambas:Video CNN] (uli/lav)
ARTIKEL TERKAIT

Pemerintah Tawarkan Tanah untuk Si Miskin di Ibu Kota Baru
Ekonomi 3 bulan yang lalu
Pemerintah Pilah-Pilih Aset Negara Biayai Ibu Kota Baru
Ekonomi 3 bulan yang lalu
Jokowi Tak Bisa Asal Jual Lahan Demi Pindah Ibu Kota
Ekonomi 3 bulan yang lalu
Bantah Amien Rais, Luhut Sebut Tak Ada China di Ibu Kota Baru
Ekonomi 3 bulan yang lalu
Ibu Kota Pindah, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi
Ekonomi 3 bulan yang lalu
Lepas Titel DKI, Jakarta Berstatus Daerah Bisnis Skala ASEAN
Ekonomi 3 bulan yang lalu
BACA JUGA

16 Kelurahan di DKI Jakarta Belum Memiliki Puskesmas
Nasional • 08 December 2019 15:32
Luas Ibu Kota Baru Diusulkan jadi 400 Ribu Hektare
Nasional • 06 December 2019 05:24
Pemprov DKI Ungkap Siklus Tahunan Kenaikan Pengangguran
Nasional • 06 December 2019 05:15
BNN Sebut Penyelundupan Narkoba ke Ibu Kota Baru Meningkat
Nasional • 06 December 2019 05:00
TERPOPULER

Progres Perang Dagang, China Akan Hapus Tarif Daging Babi
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Kemenhub soal Pemecatan Dirut Garuda: Plt Cuma 7 Hari
Ekonomi 2 jam yang lalu
PKS Soroti BUMN Usai Kasus Harley Selundupan Dirut Garuda
Ekonomi 4 jam yang lalu