ANALISIS

Perlu Konsisten Sesuaikan Tarif Listrik Setiap Tiga Bulan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 12/09/2019 09:02 WIB
Perlu Konsisten Sesuaikan Tarif Listrik Setiap Tiga Bulan Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebagai konsumen, ketersediaan listrik dengan harga yang terjangkau tentu menjadi harapan.

Salah satu faktor pembentuk harga adalah biaya produksi. Mengingat sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan batu bara, harga emas hitam selalu berkontribusi pada biaya produksi listrik PT PLN.

Sebagian gambaran, harga acuan batu bara (HBA) per September 2019 ditetapkan sebesar US$65,79 per ton atau di bawah harga khusus batu bara untuk kepentingan pemenuhan ketenagalistrikan yang dipatok US$70 per ton. Angka tersebut juga jauh di bawah periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$104,72 per ton.


Melihat hal itu, konsumen tentu berharap tarif listrik ke depan bisa lebih murah dari saat ini. Namun, sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017, penyesuaian tarif listrik (tariff adjusment) dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap asumsi makro ekonomi yang dihitung secara triwulanan.
Dalam hal ini, kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan inflasi. Untuk kurs rupiah, tahun depan, prospeknya menguat.

Hal itu tercermin dari usulan asumsi kurs RAPBN 2020 yang hanya sebesar Rp14.400 per dolar AS atau menguat dibandingkan APBN 2019 yang mencapai Rp15 ribu per dolar AS.

Inflasi juga diperkirakan masih terjaga rendah dengan target 3,1 persen, di bawah target tahun ini yang sebesar 3,5 persen. Harga minyak mentah juga diperkirakan turun dari usulan RAPBN 2020 yang sebesar US$65 per barel menjadi US$63 per barel.

Asumsi tersebut juga di bawah asumsi APBN 2019 yang mencapai US$70 per barel. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kondisi variabel tersebut membuka peluang untuk menurunkan tarif listrik tahun depan.

[Gambas:Video CNN]
Terlebih, harga batu bara juga cenderung turun.  Kendati demikian, tidak ada yang tahu pasti perkembangan asumsi makro ke depan.

Kurs yang diperkirakan menguat bisa jadi anjlok karena terjadi gejolak perekonomian global yang di luar prediksi. Harga minyak yang diperkirakan bakal semakin murah memiliki risiko kenaikan jika ada gangguan pasokan akibat suatu kejadian tertentu.

Untuk itu, menurut Fahmy, kebijakan tarif listrik yang paling tepat untuk tahun depan adalah konsisten menerapkan tariff adjusment bagi golongan pelanggan nonsubsidi.

"Variabel penentu HPP listrik sangat dinamis, bisa turun, bisa juga naik. Dengan penerapan automatic adjustment, PLN akan melakukan penyesuaian setiap tiga bulan, (tarif listrik) bisa naik dan bisa turun," ujar Fahmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/9).

Saat ini, terdapat 12 golongan pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Rinciannya, pelanggan rumah tangga kecil tegangan rendah (R-1/TR) daya 1.300 (VA), R-1/TR 2.200 VA, rumah tangga menengah tegangan rendah (R-2/TR) 3.500 - 5.500 VA, dan rumah tangga besar tegangan rendah (R-3/TR) 6.600 VA ke atas.

Kemudian, golongan bisnis menengah tegangan rendah (B2/TR) 6.600 VA - 200 kVA, bisnis besar tegangan rendah (B3/TR) di atas 200 kVA, industri menengah tegangan menengah (I3/TM) di atas 200 kVA, dan industri besar tegangan tinggi (I4-TT) 300 MVA ke atas. Lalu, pelanggan kantor pemerintah tegangan rendah (P1/TR) daya 6.600 VA - 200 kVA, kantor pemerintah tegangan menengah (P2/TM) 200 kVA, penerangan jalan umum tegangan rendah (P3/TR); dan terakhir layanan khusus (L).

Dalam praktiknya, skema tariff adjustment hingga kini tak berjalan karena pemerintah memilih untuk menahan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, Fahmy juga mendukung rencana pencabutan subsidi bagi 24,4 juta pelanggan 900 VA dari golongan Rumah Tangga Mampu (RTM). Kategori mampu atau tidak mampu menggunakan data TNP2K. Dengan demikian, anggaran subsidi listrik bisa turun sebesar Rp7,4 triliun dari usulan semula dalam RAPBN 2020 Rp62,2 triliun menjadi Rp54,79 triliun.

"Untuk seluruh pelanggan 450 VA tetap disubsidi. Sebagian pelanggan 900 VA kategori rentan miskin juga masih disubsidi tapi pelanggan 900 VA tidak lagi disubsidi dan diberlakukan tariff adjustment," tuturnya.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga menilai skema tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi perlu konsisten diterapkan tahun depan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu merasionalisasi subsidi dan menghapuskannya secara bertahap atau diganti dengan skema langsung ke rumah tangga miskin.

"Ini perlu dipersiapkan dan direncanakan peta jalannya," kata Fabby.

Terkait pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA RTM, Fabby menilai pemerintah perlu hati-hati. Jangan sampai beban pengeluaran untuk energi pada golongan masyarakat tersebut lebih dari 6 persen dari penghasilannya.

Peran subsidi sendiri masih cukup besar untuk menjaga tarif listrik. Tahun ini, dengan nominal mencapai Rp59,3 triliun, nilai subsidi setara dengan sekitar 20-22 persen pendapatan PLN. Angka itu di luar kompensasi pendapatan PLN yang diberikan pemerintah.

"Artinya, kalau tidak ada subsidi, tarif listrik harus dinaikkan paling tidak sebesar 25 persen,"paparFabby.
(agt)