Investasi Seret, Kepala BKPM Jadikan BUMN 'Kambing Hitam'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan realisasi investasi mandek dalam beberapa waktu terakhir salah satunya dipicu oleh BUMN.  Menurutnya, belakangan ini BUMN cukup mendominasi pelaksanaan proyek di dalam negeri.

Dominasi tersebut membuat peran swasta tersisih dan mengeluh. Pasalnya, dominasi dilakukan BUMN tidak hanya pada proyek yang ditugaskan ke mereka saja.

Dominasi juga dilakukan BUMN atas proyek yang sebenarnya bisa dikerjakan swasta. Namun, lantaran menjadi 'perpanjangan tangan pemerintah' lagi-lagi proyek itu pun berakhir di tangan BUMN.

"Banyak keluhan dari dunia usaha swasta mengenai dominasi BUMN dan hubungan sektor swasta dan BUMN yang kurang kondusif. Banyak kegiatan swasta semakin ditarik oleh BUMN yang mau mengerjakan semuanya sendiri, sehingga mengurangi peranan dari swasta," ungkap Tom di Komplek Istana Negara, Rabu (11/9).

Lihat juga: Jokowi akan Rombak 72 Undang-undang Agar Investasi Mengalir

Dari keluhan ini, ia mengatakan pemerintah bakal segera melakukan evaluasi terhadap berbagai penugasan yang sudah terlanjur diberikan kepada para perusahaan negara. Kendati begitu, menurutnya, hal ini tidak serta merta membuat penugasan kepada BUMN akan langsung dikurangi.

"Ini perlu kami evaluasi dulu, supaya mungkin mengembalikan ke sebuah equilibrium yang lebih sehat. Kami mengharapkan tidak ada postur konfrontasional atau istilahnya win lose, ini perlu kami pelajari," katanya.

Selain masalah dominasi BUMN, Tom memaparkan ada empat kendala lain yang membuat realisasi investasi masih saja 'seret', meski komitmen sudah dikantongi. Pertama, regulasi yang tidak sinkron dan tidak jelas.

Maklum saja, otoritas perizinan di pusat dan daerah kadang masih belum satu suara terkait syarat dan ketentuan pemberian izin. Padahal, pemerintah pusat ingin semuanya sudah bisa terintegrasi dalam sistem perizinan terpadu dalam jaringan (Online Single Submission/OSS).

[Gambas:Video CNN]
Nyatanya, perizinan masih kerap 'bentrok' dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Kedua, persoalan perpajakan.

"Saya bicara jujur, meskipun sudah ada banyak perbaikan, tetapi cukup banyak keluhan dari investor dari sisi pemberlakuan dan perlakuan kantor pajak kepada investor," terangnya.

Ketiga, perizinan lahan. Menurutnya, investor kerap mengeluh soal sulitnya melakukan pembebasan lahan di daerah. Begitu pula dengan proses pengurusan izin lahan yang sangat memakan waktu dan biaya yang tidak murah.

Keempat, terkait ketentuan penggunaan tenaga kerja. Pasalnya, upah nominal yang digunakan sebagai acuan kerap berbeda-beda untuk masing-masing daerah.

Lihat juga: Jokowi akan Keluarkan 'Jurus' Baru untuk Dongkrak Investasi

(uli/agt)