ANALISIS

Perlu Cari Ilmu ke Vietnam untuk Datangkan Investasi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 11/09/2019 08:53 WIB
Perlu Cari Ilmu ke Vietnam untuk Datangkan Investasi Vietnam. (Istockphoto/holgs)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali geleng-geleng kepala jengkel. Kali ini kejengkelan dipicu laporan Bank Dunia yang disampaikan padanya beberapa waktu lalu.

Laporan itu berisi daftar tujuan baru dari perusahaan yang hengkang dari China akibat perang dagang. Dalam data tersebut, Bank Dunia menyebut 33 perusahaan sudah merelokasikan produksinya dari China dalam dua bulan terakhir.

Dari seluruh perusahaan itu, 23 diantaranya memilih hijrah ke Vietnam, 10 perusahaan sisanya juga pindah ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Indonesia dilewatkan begitu saja oleh para investor dari negara tujuan pelarian mereka.

Laporan tersebut menyebut bahwa perusahaan di China berbondong-bondong ke Vietnam dan Thailand hanya 60 hari setelah Amerika Serikat (AS) mengenakan bea impor tambahan kepada China. Jokowi geregetan dan terheran-heran, kurang cantik apa Indonesia sehingga investor tersebut tak melirik tanah air sama sekali.

"Tidak ada yang ke Indonesia, tolong ini digarisbawahi. Hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," tutur dia beberapa waktu lalu.

Omongan Jokowi ada benarnya. Indonesia punya masalah serius terkait investasi.


Vietnam pun pernah seperti Indonesia. Sekarang memang mereka berhasil menggaet 69 persen perusahaan yang berpindah dari negara tirai bambu tersebut.

Tapi dulu mereka juga mengalami masalah. Menurut laporan World Economic Forum, menyulap ekonomi Vietnam bukanlah perkara mudah. Pada 1986 silam, pemerintah Vietnam harus menyiapkan paket reformasi kebijakan dan ekonomi yang disebut Doi Moi.

Reformasi dilakukan karena pemerintah Vietnam gemas dengan pendapatan per kapita yang hanya di kisaran US$200 hingga US$300 per hari. Dari serangkaian kebijakan tersebut, World Economic Forum merangkum tiga alasan mengapa Vietnam menjadi bintang bersinar di Asia belakangan ini.

Pertama, Vietnam sangat berkomitmen dengan globalisasi ekonomi. Kedua, penyederhanaan regulasi secara bombastis. Ketiga, yakni investasi jor-joran di Sumber Daya Manusia (SDM).

Upaya tersebut berbuah manis. Kini Vietnam sudah bisa memetik buah dari usaha keras mereka selama bertahun-tahun. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Vietnam selama paruh pertama 2019 mencapai US$16,74 miliar atau tumbuh 69,1 persen secara tahunan.

Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir.
  Mungkin, pertumbuhan investasi sebesar itu pun mungkin ibarat mimpi di siang bolong bagi Indonesia saat ini.

[Gambas:Video CNN]
Sebab, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan PMA Indonesia selama semester I 2019 sebesar US$14,2 miliar dengan pertumbuhan hanya sebesar 4 persen.
Namun, pemerintah tak perlu jengkel melihat data tersebut.

Tak ada salahnya pemerintah mencontoh kisah sukses Vietnam.
  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan Indonesia bisa mencontoh Vietnam dalam tiga hal. Yakni, kemudahan regulasi investasi, SDM, dan perjanjian dagang.

Di dalam regulasi investasi, Ahmad menyebut Vietnam nomor wahid dalam urusan penyediaan lahan. Investor yang ingin menanam modal di Vietnam diberikan sertifikat perizinan lahan yang disebut Land Use Rights Certificate (LURC).

Dengan sertifikat tersebut, perusahaan bisa menggunakan lahan dengan tenor mencapai 50 tahun. Lahan-lahan tersebut sudah memiliki status yang jelas dan bisa langsung digunakan untuk berinvestasi.

Hal ini cukup berbeda dengan Indonesia. Upaya mencari lahan untuk berinvestasi kerap terganjal tumpang tindih peruntukkan. Tak hanya itu, investor pun kadang juga menemui kendala di proses sertifikasi dan juga izin bangunan.

"Lahan ini krusial bagi investasi, dan Vietnam memang memiliki daya tarik di dalam kepastian penggunaan lahan. Dari mulai soal status lahan, berapa lama perusahaan bisa pakai lahannya, hingga biaya sewa lahan pun semuanya sudah pasti di awal," jelas Ahmad.

Dari sisi tenaga kerja, Ahmad juga menyebut upah tenaga kerja di Vietnam juga lebih dianggap sangat kompetitif. Menurut data The ASEAN briefing 2018 lalu, upah minimum di Vietnam paling tinggi sebesar US$173 per dolar AS, atau setara Rp2,42 juta per bulan.

Upah minimum tertinggi Indonesia di periode yang sama tercatat US$257,73 per dolar AS atau Rp3,65 juta per bulan.
Upah yang lebih rendah bisa mendorong efisiensi beban produksi. Sehingga, ini menjadi faktor utama bagi harga produk manufaktur yang berdaya saing tinggi.

"Bahkan dari sisi tenaga kerja sekarang juga ada wacana revisi UU Ketenagakerjaan. Jika ada usulan revisi, artinya memang ada permasalahan di sektor ketenagakerjaan," paparnya.

Terakhir, dan yang paling penting, Vietnam disebutnya memiliki banyak perjanjian dagang. Saat ini Vitenam mengantongi 15 perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) sehingga biaya ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasarnya pun terbilang mudah dibanding Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan, Indonesia hanya memiliki lima perjanjian FTA yang terdiri dari Asean Free Trade Agreement (AFTA), Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA), Asean-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Menurutnya, Indonesia bisa saja mencontoh langkah Vietnam memperbanyak perjanjian dagang. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu hati-hati.

Di satu sisi, liberalisasi dagang bisa memudahkan ekspor Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga bisa mendatangkan arus impor yang lebih deras.

Jika salah langkah, maka defisit neraca dagang Indonesia bisa lebih parah lagi.
Menurutnya, perjanjian dagang Vietnam efektif lantaran impor yang diterima kemudian diberi nilai tambah dan diekspor lagi ke negara lain.

Indonesia pun sejatinya juga memiliki nilai yang besar untuk impor bahan baku. Tapi hasil nilai tambahnya justru difokuskan untuk pemenuhan permintaan dalam negeri.

"Jadi kalau pemerintah serius mau mengikuti Vietnam perbanyak FTA, lakukan secara hati-hati," jelas dia.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan Indonesia sebenarnya sudah tersalip parah dengan Vietnam untuk urusan daya tarik investasi. Meski demikian, bukan berarti Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalan tersebut.

Fithra mengatakan Indonesia memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki Vietnam yakni ukuran ekonomi dan populasi yang besar. Investor seharusnya tergiur melihat potensi pasar Indonesia yang jumbo di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Hanya saja, potensi tersebut juga harus diimbangi dengan iklim investasi yang mendukung. Maka dari itu, niat pemerintah yang mau membabat perizinan yang mengganggu investasi dianggap sebagai langkah yang jitu.

Namun, itu pun tak cukup. Pemerintah juga perlu menunjukkan kepada investor bahwa pemerintah serius mau memperbaiki iklim investasi dengan membenahi SDM, kepastian Daftar Negatif Investasi (DNI), dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

"Dan yang paling penting adalah konsistensi kebijakan. Kerap kali pemerintah sering bikin kebijakan dianulir seperti dulu kenaikan harga BBM tidak jadi, pajak e-commerce tidak jadi, hal-hal seperti ini yang perlu dihindari karena investor tidak suka policy making yang tak tahu arahnya kemana," tuturnya.

Terlepas dari seluruh persoalan investasi, Fithra menyebut laporan Bank Dunia ini seharusnya membuka mata Jokowi bahwa seluruh kebijakan yang ditempuh dalam lima tahun terakhir tidak memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, ia memahami sikap Jokowi yang sangat kecewa ketika mendengar laporan tersebut.

Tetapi, lanjut dia, laporan Bank Dunia ini sejatinya hadir di saat yang tepat karena disampaikan menjelang pergantian kabinet. Seharusnya, hal ini bikin ia sadar bahwa kabinetnya harus diisi jajaran profesional agar Indonesia tidak dipermalukan negara tetangga lagi.

"Jokowi seharusnya concern dalam menempatkan menteri profesional di sektornya. Di satu sisi, insentif fiskal yang diracik Menteri Keuangan sudah cukup kok, tapi di sisi sektor riilnya yang perku dibenahi. Makanya, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian ini seharusnya diisi profesional, jangan diisi lagi oleh politisi," pungkas Fithra. (agt)