Saudi Aramco, Serangan Drone dan Rekan Bisnis RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Saudi Aramco tiba-tiba menjadi perhatian publik usai serangan drone yang menyasar fasilitas pengolahan minyak mentah miliknya pada Sabtu (14/9) lalu. Kerusakan fasilitas itu disebut-sebut akan mengurangi jumlah pasokan sekaligus mendongkrak harga minyak dunia.

Siapa sebenarnya Saudi Aramco dan bagaimana serangan drone tersebut bisa memberi dampak luas bagi ekonomi dunia, termasuk Indonesia?

Saudi Aramco merupakan perusahaan bernama resmi Saudi Arabian Oil. Co dengan kantor pusat di Dhahran, Arab Saudi. Saudi Aramco merupakan salah satu perusahaan minyak paling berpengaruh terhadap pasokan Arab Saudi, bahkan sumber minyak dunia.

Cadangan minyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arab Saudi itu tercatat mencapai lebih dari 260 miliar barel dan merupakan perusahaan dengan volume produksi minyak harian terbesar di dunia, yaitu mencapai 3,47 miliar barel per hari. Perusahaan memiliki lebih dari 100 ladang minyak dan gas di Arab Saudi.

Lihat juga: Sri Mulyani Yakin Lonjakan Harga Minyak Tak Usik APBN

Ladang minyak terbesar Saudi Aramco terletak di Ladang Ghawar dan Ladang Syahbah. Sementara cadangan gas alam mencapai 284,2 triliun kubik.

Secara korporasi, laba bersih Saudi Aramco mencapai US$46,9 miliar pada semester I 2019. Namun, perolehan laba bersih itu tengah menurun sekitar 12 persen dari semester I 2018 sekitar US$53 miliar.

Laba bersih susut karena penurunan harga minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir. Kendati tengah menurun, namun CEO Saudi Aramco Amin Nasser optimis kinerja pada akhir tahun masih berpotensi cukup baik.

Sebab, sumber pendapatan sejatinya tidak hanya bergantung pada penjualan minyak mentah.

Lihat juga: Sri Mulyani Waspada Harga Minyak Dunia Melonjak

"Kami sebenarnya terus memberikan pendapatan yang solid dan arus kas bebas yang kuat didukung oleh kinerja operasional yang konsisten, manajemen biaya, dan disiplin fiskal," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip dari AFP.

Hanya saja, penurunan kinerja laba mau tidak mau memang cukup mengganggu rencana penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) perusahaan. Meski demikian, perusahaan bisa mendongrak ketertarikan penjualan saham lantaran Reliance India yang setuju menjual 20 persen saham mereka di bisnis minyak dan bahan kimia seharga US$15 miliar kepada Aramco.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi berencana menjual lima persen kepemilikan mereka di Saudi Aramco. Mereka berharap bisa mendapatkan dana sebesar US$100 miliar dari upaya tersebut.

Sementara dengan Indonesia, Saudi Aramco menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam jual beli minyak mentah jenis Arabian Light Crude. Kendati begitu, P Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengatakan serangan drone di fasilitas Saudi Aramco tak akan mengganggu jadwal pengiriman minyak mentah sesuai kerja sama bisnis kedua perusahan.

Selain itu, Saudi Aramco digadang-gadang menjadi rekan bisnis Pertamina dalam pengembangan Kilang Cilacap. Namun, keduanya belum menandatangani Joint Venture Development Agreement (JVDA). Perjanjian itu justru tengah diundur ke September 2019.

Kendati begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas kembali rencana kerja sama kedua perusahaan kepada Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jepang pada Juni lalu. Sayangnya, belum ada kelanjutan setelah kedua petinggi negara bertemu.

Lihat juga: Kilang Minyak Aramco Diserang, Dolar AS Menguat Jadi Rp14.082

Goyang APBN

Lebih lanjut, serangan drone ke fasilitas Saudi Aramco berpotensi menggoyang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pasalnya, serangan itu menyebabkan jumlah pasokan minyak berkurang 5,7 juta barel atau setara 50 persen dari total produksi minyak di negara itu.

Selain itu, serangan diprediksi membuat harga minyak mentah dunia akan meningkat sekitar US$10 per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan sudah mewaspadai dampak serangan tersebut ke pos belanja APBN.

Apalagi, bila kenaikan harga minyak meningkat cukup tinggi dari asumsi awal belanja pemerintah. Pasalnya, Indonesia bukan hanya membeli minyak untuk kegiatan komersial, namun pemerintah turut menyalurkannya dengan tambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Artinya, ketika harga minyak melambung, maka pengeluaran subsidi BBM bisa membengkak. "Tapi kami harus melihat seberapa cepat mereka pulih, berapa banyak yang bisa disuplaio oleh cadangan minyak mereka. Gangguan ini akan menimbulkan kenaikan harga," ucap Sri Mulyani, kemarin.

[Gambas:Video CNN] (uli/lav)