Arab Saudi dan Jepang Bakal Guyur RI Investasi Rp130 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut perusahaan asal Arab Saudi dan Jepang berencana menanamkan investasinya di Indonesia mencapai US$9,2 miliar atau setara dengan Rp129,72 triliun (kurs Rp14.100 per dolar Amerika Serikat).

Rencana investasi tersebut, menurut dia, dibicarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jepang.

Ia menyatakan Saudi Aramco berniat bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk menggarap proyek perbaikan dan perluasan kilang di Balongan, Jawa Barat. Potensi untuk investasi tersebut sebesar US$7 miliar atau Rp98,7 triliun.

"Jadi sekarang sedang difinalisasikan, dievaluasi studinya dengan konsultan mengenai proyek Balongan ini diharapkan dapat bernilai US$7 miliar kalau masuk, kira-kira sebesar itu," ujar Luhut, Selasa (2/7).

Lihat juga: Arus Modal Masuk per Juni 2019 Capai Rp154 Triliun

Kerja sama ini sebenarnya sudah dimulai ketika menteri luar negeri Indonesia dan Arab Saudi bertemu di Jeddah beberapa waktu lalu.

Walaupun belum bisa memastikan kapan investasi ini resmi diteken, tapi Luhut optimis akan segera terealisasi. Apalagi, menurut dia, hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) diklaim cukup baik.

"Nanti dia (Mohammed bin Salman) juga akan datang ke Indonesia tahun ini," terang dia.

Lihat juga: China Buka Investasi Asing untuk 8 Sektor Mulai 30 Juli

Luhut juga menyebut salah satu perusahaan asal Jepang yakni Toyota juga bakal menanamkan investasi sebesar US$2,2 miliar atau Rp31,02 triliun. Namun, Toyota menginginkan agar pemerintah Indonesia memberikan kemudahan izin berusaha.

"Toyota mau masuk pasar Indonesia, mereka lihat Indonesia bisa jadi hub mobil elektronik," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Secara keseluruhan, Luhut menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan enam pemimpin negara. Padahal, awalnya ia dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan 17 perwakilan negara.

"Tapi karena beliau (Jokowi) harus menunggu pengumuman Mahkamah Konstitusi (MK) makanya pertemuan dipotong jadi hanya enam," pungkas Luhut. (aud/agi)