Ada Inpres Jokowi, BPDP Yakin Pebisnis Sawit Tak Bakar Hutan

CNN Indonesia | Kamis, 19/09/2019 21:03 WIB
Ada Inpres Jokowi, BPDP Yakin Pebisnis Sawit Tak Bakar Hutan Ilustrasi kebakaran hutan. (Dok. BNPB)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menampik tuduhan yang menyebutkan bahwa perusahaan sawit merupakan dalang dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatera belakangan ini.

Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS Edi Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat Inpres tersebut diterapkan moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit.

"Jadi isu perusahaan sawit yang membakar (lahan) tertahan dengan adanya inpres moratorium itu. Kalau ada yang melanggar berarti penjahat dan harus ditangkap," katanya, Kamis (19/9).


Namun demikian, ia menyatakan jika terdapat perusahaan sawit yang terbukti melakukan pembakaran lahan, BPDP-KS mendorong tindakan hukum atas perusahaan itu. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan.

"Kalau industri sawit yang memang sengaja melakukan itu mereka harus dihukum sesuai aturan yang ada," katanya.

Ia beralasan perusahaan sawit tak memiliki peran utama dalam karhutla lantaran mayoritas lahan terbakar terletak di luar lahan konsesi sawit. Mengutip data Global Forest Watch Fire terkait karhutla, ia menyebut lebih dari 83 persen kebakaran lahan terletak di luar lahan konsesi sawit.

Rinciannya, 69 persen di luar konsesi, 11 persen di konsesi pulpwood, dan 3 persen konsesi logging. Namun, perlu digarisbawahi data tersebut terjadi pada periode 8 September - 15 September 2019.

"Terkait kebakaran kami perhatikan di Eropa, Amerika, dan Amazon pernah kebakaran juga, jadi panas memang sedang merata dimana-mana," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Akan tetapi, jika merujuk data yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pada periode Januari hingga awal September tercatat 19.000 titik panas. Dari jumlah tersebut lebih dari 3.500 titik setara 18,42 persen berada di kawasan konsesi. Sedangkan, 8.000 titik di kawasan gambut.

"Seharusnya dibandingkan memberikan tambahan keistimewaan bagi korporasi, review izin konsesi, audit lingkungan, dan evaluasi kelembagaan pada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menjadi penting dikedepankan," kata Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Wahyu A. Perdana dalam keterangan resmi belum lama ini.

Edi mengaku BPDP-KS belum menggelontorkan dana guna menangani karhutla lantaran tidak berada dalam kewenangannya. Namun, ia menyanggupi jika pemerintah menugaskan lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu mengalokasikan dana untuk penanggulangan karhutla.

"Kalau komite memerintah BPDP-KS untuk terlibat dalam program, maka kami akan lakukan," katanya.


Di sisi lain, ia meyakini karhutla ini tidak akan berdampak signifikan pada produksi sawit Indonesia. Pasalnya, mayorita lahan yang terbakar berada di luar konsesi sawit. Ke depan, ia menyatakan BPDP-KS tetap menjalankan tugas rutinnya untuk menghalau citra negatif industri sawit Indonesia usai kejadian ini. Tak ada upaya ekstra yang dilakukan BPDP-KS kecuali jika mendapatkan penugasan dari komite pengawas.

"Kami ada kegiatan promosi, advokasi, dan kampanye. Kemarin kami melakukan kampanye sawit baik. Kami juga ada kegiatan pameran, seminar, dan FGD baik di dalam dan luar negeri," katanya.

Polri telah menetapkan 218 individu dan lima korporasi sebagai tersangka karhutla. Seluruh tersangka itu ditetapkan oleh kepolisian daerah di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Lima korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah PT SSS oleh Polda Riau, PT Palmindo Gemilang Kencana oleh Polda Kalimantan Tengah, dan PT SAP oleh Polda Kalimantan Barat, serta Sepanjang Inti Surya Utama (PT SISU) oleh Polda Kalimantan Barat.

(ulf/agt)