Menteri ATR Bantah Petani Belum Dapat Tanah Reforma Agraria

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menilai tudingan bahwa pemerintah belum membagikan lahan kepada petani dalam program reforma agraria merupakan hal yang berlebihan.

Sebelumnya, perwakilan petani bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, tepat pada Hari Tani Nasional pada Selasa (24/9) hari ini.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan pelaksanaan reforma agraria tak berjalan lancar. Dalam pertemuan tersebut, Dewi juga mengklaim Jokowi terkejut bahwa tak ada sejengkal pun lahan yang diterima oleh para petani dari target pemerintah yang ingin memberi lahan kepada masyarakat mencapai 9 juta hektare (ha).

"Pernyataan seperti itu berlebihan," ujar ia di kantornya, Selasa (24/9).

Lihat juga: RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai

Sofyan menjelaskan program reforma agraria di instansinya menyasar sertifikasi tanah terlantar, tanah transmigrasi, dan tanah sengketa. Dengan sertifikasi, tanah tersebut memiliki status yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Sofyan mengklaim, melalui instansinya, pemerintah telah membagikan sertifikat atas sejumlah tanah transmigrasi yang statusnya tidak jelas kepada masyarakat, termasuk kepada petani.

"Banyak (yang dibagikan ke petani)," klaimnya.

Di Kalimantan Barat, sambung ia, tanah reforma agraria sudah dibagikan lebih dari 70 ribu sertifikat.

[Gambas:Video CNN]
"Di Kalimantan Utara, masih ada 6.000 (sertifikat) yang masih belum kami bagikan," tuturnya.

Di Kupang, dari 3.700 ha tanah terlantar, pemerintah telah membagikan kepada masyarakat sebanyak 1.800 ha.

"Sisanya (dari tanah terlantar di Kupang), akan digunakan untuk lahan garam," jelasnya.

Menurut Sofyan, sejumlah pihak kerap menggunakan pernyataan ekstrem untuk mengkritik pemerintah. Padahal faktanya, tidak demikian di lapangan.

Ke depan, program reforma agraria akan terus dilanjutkan sehingga pemerintah bisa mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Lihat juga: Menko Darmin Tak Khawatir Demo Bakal Ganggu Ekonomi RI

(sfr/lav)