Kemensos Usul Bentuk Tim untuk Berantas Penipu Bantuan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan untuk membentuk tim gabungan bersama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) guna memberantas pihak-pihak yang diduga menyelewengkan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Perum Bulog terkait usulan pembentukan tim gabungan tersebut. Tim itu nantinya akan berisi Kemensos dan Bulog.

"Tim gabungan isinya Kemensos dan Bulog melakukan investigasi di lapangan terhadap hal-hal yang kemungkinan ada dugaan-dugaan penyimpangan," ucap Agus yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VIII di DPR, Selasa (24/9).

Agus juga mengusulkan agar tim gabungan Kemensos dan Bulog bekerja sama dengan satuan tugas (satgas) bansos yang berisi pihak kepolisian. Pasalnya, Kemensos sebelumnya juga sudah melakukan kerja sama dengan kepolisian dalam mengimplementasikan program bansos.

Lihat juga: Buwas Sebut Penyimpangan Beras Miskin Rp5 Triliun

"Semenjak saya awal jadi menteri saya sudah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta pengawalan mereka lalu tanda tangan perjanjian dengan kepolisian, bentuk satgas," ungkapnya.

Jika memang pihak Bulog sudah menemukan mafia dari program BPNT, katanya, Kemensos siap menindaklanjuti. Ia juga meminta Bulog melaporkan ke pihak yang berwajib.

"Kami senang ketika mereka (Bulog) berhasil mengungkap," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Bulog Budi Waseso menyebut terdapat sejumlah oknum yang melakukan penyimpangan beras dalam program BPNT. Bahkan, berdasarkan temuannya, penyimpangan itu mencapai Rp5 triliun.

[Gambas:Video CNN]
"Ada preman-preman, BPNT ini dianggap proyek. Seharusnya terima (beras) 10 kilogram, sekarang harga 7 Kg. Disunat. Berasnya dibilang premium, padahal medium," ucap Budi.

Menurut dia, oknum-oknum yang melakukan penyimpangan terlanjur nyaman dengan program BPNT. Maklum, pemerintah mengalokasikan anggaran tidak sedikit.

Sekadar mengingatkan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk di dalamnya BPNT, sebesar Rp34,4 triliun pada 2019. Anggaran ini naik nyaris dua kali lipat dari tahun lalu sebesar Rp19,2 triliun.

"Ini prediksi kami ada penyimpangan Rp5 triliun per tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada mafia-nya. Ini akan kami ungkap bersama satgas mafia pangan," pungkas dia.

Lihat juga: Buwas Ungkap Penipuan dalam Penyaluran Bantuan Beras Miskin

(aud/agt)