Pengusaha Kecewa Tarif Penyeberangan hanya Naik 28 Persen

CNN Indonesia | Kamis, 10/10/2019 07:24 WIB
Pengusaha Kecewa Tarif Penyeberangan hanya Naik 28 Persen Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengaku kenaikan tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi sebesar 28 persen belum sesuai dengan keinginan mereka.

Ketua Dewan Pembina Gapasdap Bambang Haryo mengatakan kenaikan tarif tersebut jauh di bawah usulan pihaknya. Pasalnya, pihaknya beberapa waktu lalu mengusulkan tarif angkutan penyeberangan dinaikkan 38 persen.

Ia mengklaim usulan sudah disetujui pula oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada bulan lalu.  Makanya, ia mengaku kaget ketika Kemenhub mengumumkan kenaikan tarif penyeberangan hanya 28 persen.


Lebih kaget lagi, besaran kenaikan yang disampaikan pemerintah akan dilakukan bertahap selama tiga tahun.

"Pemerintah perlu kaji, seharusnya 38 persen. Ini kok ditawar jadi 28 persen. Sudah ditawar, kenaikannya dibagi-bagi pula jadi tiga tahun. Harusnya langsung sekaligus," papar Bambang, Rabu (9/10).

Jika tarif penyeberangan tak juga disesuaikan dengan keinginan pengusaha, Bambang menyebut kualitas dari standarisasi keselamatan di angkutan bisa saja turun. Alhasil, ini akan membahayakan penumpang di dalamnya.

"Standarisasi keselamatan ini tidak bisa ditawar. Masa kenaikan tarif dibagi menjadi tiga tahun, memang keselamatan bisa dibagi juga? Pengusaha tidak inginkan seperti itu," ujarnya.

Masalahnya, tarif penyeberangan sudah tak naik selama 2,5 tahun. Padahal, biaya operasional terus membengkak.

[Gambas:Video CNN]
Dampaknya, beberapa perusahaan tak bisa menanggung beban yang terus meningkat setiap tahunnya hingga terpaksa menjual perusahaan kepada pihak lain.

"Jadi ada manajemen yang menjual perusahaan ke pengusaha lain," imbuh Bambang.

Untuk meminimalisir jatuhnya industri ini, Bambang menyebut sudah berbicara dengan pihak Kemenhub agar menyesuaikan dengan permintaan pengusaha. Kalau pun tidak mau, ia akan meminta pemerintah untuk memberikan ongkos operasional dengan subsidi.

"Kalau pemerintah tidak mau menaikkan sesuai keinginan kami, kami minta pemerintah menutupnya dengan subsidi," jelas Bambang.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengumumkan pemerintah akan menaikkan tarif angkutan penyeberangan sebesar 28 persen. Kenaikan tarif dilakukan karena ada perubahan skema perhitungan.

Formulasi tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi selama ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Sementara itu, payung hukum tarif penyeberangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Provinsi.

"Rata-rata 28 persen (naiknya) secara keseluruhan. Kan ada beberapa lintasan dari 10,20 dan 30 persen. Jadi rata-rata 28 persen," pungkas Budi.

(aud/agt)