Eks Bos Nilai Anak Usaha Pertamina di Singapura Tak Efisien

CNN Indonesia | Kamis, 10/10/2019 14:55 WIB
Eks Bos Nilai Anak Usaha Pertamina di Singapura Tak Efisien Kepala SKK Migas yang juga eks Dirut Pertamina Dwi Sutjipto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha (SKK Migas) menilai pembentukan anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina International Marketing & Distribution Pte Ltd (PIMD) di Singapura tak efisien bagi perusahaan pelat merah tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan Pertamina seharusnya bisa langsung memasarkan produk perusahaan dan pihak ketiga di pasar internasional tanpa perantara melalui anak usaha tersebut.

"Saya kira kalau untuk meningkatkan efisiensi seharusnya jangan ada perantara. Harusnya prosesnya bisa langsung," ungkap Dwi, Kamis (10/10).


Diketahui, Pertamina baru saja mendirikan anak usaha di bidang pemasaran atau trading arm. VP Corporate Communication Pertamina Fajariyah Usman menyatakan PIMD diharapkan bisa menangkap pelung bisnis pasar bunker Asia Tenggara, khususnya Singapura.

"Perusahaan ini (PIMD) juga menggarap peluang penjualan produk lainnya yang langsung ke end customer di pasar internasional dengan membangun bisnis ritel dalam rangka memperkenalkan brand Pertamina secara global," papar Fajariyah dalam keterangan resmi.

Ia menyatakan perusahaan perlu membentuk anak usaha lantaran perusahaan pengiriman (shipping company) di Singapura lebih memilih membeli bunker dari perusahaan Singapura. Dengan begitu, Pertamina mau tak mau membangun perusahaan di Singapura.

Pertamina menargetkan penjualan bunker PIMD pada tahap awal sekitar 60 ribu metrik ton (MT) per bulan. Setelah itu, perusahaan akan meningkatkan targetnya hingga 200 ribu MT per bulan atau 5 persen dari market share bunker di Singapura.

"PIMD juga diproyeksikan untuk dapat memasuki pasar penjualan bahan bakar ritel dan LPG di wilayah regional yakni Filipina, Thailand, dan Myanmar," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]
Namun, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi khawatir pembentukan PIMD tersebut nantinya akan mengulang sejarah Pertamina Energi Trading Limited (Petral), anak usaha Pertamina yang dibubarkan pemerintah pada 2015 lalu karena dianggap menyuburkan mafia migas.

Mantan anggota Tim Antimafia Migas ini mengaku mengetahui persis sepak terjang mafia migas yang dengan mudah menggunakan kewenangan pimpinan Petral untuk perburuan rente.

"Awalnya, Petral juga untuk ekspor minyak, lalu berubah hanya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang menjadi sasaran mafia," ujar Fahmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/10).

Namun kekhawatiran tersebut dibantah Fajriyah.

"Petral merupakan trading arm Pertamina dalam impor minyak mentah untuk kebutuhan domestik, sedangkan PIMD merupakan trading arm untuk menjual produk Pertamina maupun produk pihak ketiga di pasar international. Jadi jelas PIMD jangan disamakan dengan Petral," pungkas Fajariyah.

(aud/agt)