Ia mengatakan pemerintah sudah membangun 13 KEK tetapi realisasi investasi di kawasan tersebut masih cukup minim. Padahal, berbagai fasilitas udah disiapkan, mulai dari infrastruktur, akses bahan baku, hingga insentif perpajakan.
Ia menduga hal tersebut terjadi karena investor masih belum cukup percaya dengan pemerintah dalam hal pengelolaan KEK. Untuk itu, ia ingin ada pihak-pihak lain yang membantu pemerintah agar dapat mempromosikan KEK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, pemerintah juga sudah membangun sistem perizinan yang terintegrasi dalam jaringan (Online Single Submission/OSS). Tujuannya, agar semua izin tak hanya cepat tetapi juga satu minggu.
"Repotnya, walau kami sudah ubah sana sini aturan, tapi investor lebih percaya investor di dalam. Padahal sudah kami ubah, tapi mereka belum percaya, itulah kenapa kami kerja sama dengan Kadin," jelasnya.
Sementara 4 KEK lain masih dalam proses menunggu keluarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Keempatnya, yaitu Kawasan Industri (KI) Kendal di Jawa Tengah yang akan bersulih nama menjadi KEK. Lalu, KEK Likupang di Sulawesi Utara, KEK Nongsa Digital Park di Batam, dan KEK MRO di Batam.
Dari sisi nilai investasi, pemerintah mengantongi komitmen sebesar Rp85,3 triliun dengan realisasi sekitar 24,6 persen atau Rp21 triliun. Lalu, tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 8.686 orang dari 6 KEK.
Kemudian, realisasi jumlah wisatawan sekitar 1,8 juta orang dari 4 KEK. Selanjutnya, rata-rata peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 13 persen pada 2015-2018 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten meningkat 60 persen pada 2015-2017.
[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)