Daya Saing Turun, Sri Mulyani Dorong Evaluasi Duit Pendidikan

CNN Indonesia | Jumat, 11/10/2019 18:49 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong presiden mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan karena alokasinya yang mencapai 20 persen dari APBN belum efektif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara terkait penurunan peringkat daya saing Indonesia yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) kemarin. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini telah digelontorkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengakui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi masalah fundamental sehingga daya saing Indonesia tertinggal dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Guna memperbaiki kualitas SDM sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.

Dengan porsi tersebut, tahun ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp492,5 triliun untuk sektor pendidikan. Alokasinya meningkat menjadi Rp508,08 triliun tahun depan.

Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi efektifitas penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya, di tengah peningkatan tersebut, peringkat daya saing Indonesia bukannya membaik malah merosot.

Lihat juga:

Indeks Daya Saing Indonesia Anjlok Lima Peringkat ke Level 50

"Kami akan terus membantu apa yang memang dibutuhkan, karena sekarang pertanyaan yang sering muncul adalah dengan anggaran yang segitu besar kenapa kita tidak mampu mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik? Itu yang mungkin harus menjadi fokus kami," katanya, Jumat (11/10).

WEF mencatat peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni di posisi 50 dari semula di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6, turun tipis 0,3 dari tahun lalu. Peringkat daya saing Indonesia kalah dari Singapura yang menduduki peringkat pertama, lalu Malaysia yang bertengger di posisi 27, dan Thailand yang menempati posisi ke 40.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan evaluasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kementerian, mulai dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga pemerintah daerah (Pemda).
[Gambas:Video CNN]
Selain anggaran pendidikan, ia menuturkan pemerintah telah meluncurkan kebijakan fiskal lain untuk meningkatkan SDM Indonesia. Kebijakan itu meliputi dana transfer ke daerah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan insentif pajak bagi perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) alias super deductible tax.

"Jadi apakah kami perlu untuk melakukan betul-betul evaluasi bersama. Apa efektifitasnya dan bagaimana memperbaiki hasil dari keseluruhan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pendidikan tersebut," katanya.