Transaksi Bayar Tol, e-Money Terhubung ke Debit atau Kredit

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyempurnakan sistem pembayaran tol tanpa henti (multi lane free flow/MLFF).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan pengguna tol hanya dapat memakai uang elektronik (e-money) yang berbasis chip untuk membayar tol.

Nantinya, masyarakat bisa menggunakan alat pembayaran berbasis server yang terhubung dengan sumber pembiayaan langsung. Dengan demikian, pengguna tol bisa memakai rekening, kartu debit, dan kartu kredit untuk membayar tarif tol.

"Jadi nanti bentuknya e-money tapi bentuknya share for base. Kalau share base kan bisa melakui kartu maupun handphone. Jadi tinggal lewat saja nanti," ungkap Onny, Selaa (15/10).

Lihat juga: IMF Pangkas Lagi Proyeksi Laju Ekonomi Global Jadi 3 Persen

Saat ini, Onny bilang Kementerian PUPR masih memilih teknologi yang terbaik untuk bisa mewujudkan operasional pembayaran tol tanpa henti. Ia belum bisa memastikan waktu tepatnya hal itu bisa diimplementasikan.

"Itu kan kerja sama antara Kementerian PUPR kemudian BI fasilitasi. Tinggal tunggu waktu saja, setahu saya mereka masih memilih teknologi," katanya.

Sebelumnya, BI dan pemerintah menyepakati 12 poin kerja sama terkait pemanfaatan sistem pembayaran elektronik untuk transaksi pemerintah. Salah satunya adalah terkait sistem transportasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan Kementerian PUPR sudah merancang ruas tol mana saja yang akan dijadikan objek percobaan. Hanya saja, ia tak menyebut ruas mana saja yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]
"Sudah didesain oleh Kementerian PUPR, dan nanti ada beberapa provider integrasi, termasuk sistem pembayarannya seperti apa," ucap Perry.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan program sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) juga akan menggunakan sistem pembayaran tanpa henti. Dengan begitu, bukan hanya jalan tol yang nantinya menggunakan skema tersebut.

"Jadi ini artinya pas melakukan pembayaran tidak perlu berhenti, lewat saja semua akan terekam. Ini berproses dengan BI juga," pungkas Bambang.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR menargetkan pelaksanaan sistem pembayaran tanpa henti bisa diimplementasikan pada tahun depan.

Lihat juga: Menko Darmin Masih Pede Ekonomi Tumbuh 5,1 Persen di 2019

(aud/lav)