ANALISIS

Ketimbang Pacu PDB, Lebih Baik Jokowi Atasi Ketimpangan

ulf, CNN Indonesia | Senin, 21/10/2019 07:18 WIB
Ketimbang Pacu PDB, Lebih Baik Jokowi Atasi Ketimpangan Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan mimpi besar pada pelantikannya Minggu (20/10) kemarin. Ia mengimpikan Indonesia akan keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah pada 2045 yang kebetulan bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.

Cita-cita itu bisa tercapai dengan catatan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$7 triliun di 2045. "Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ujarnya.

Namun demikian, kalangan ekonom menilai target Jokowi itu terlalu ambisius. Mereka memperkirakan target sulit tercapai.


Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memprediksi capaian PDB di 2045 tak mampu menembus target tersebut.  Perkiraan ia buat dengan berkaca dari kondisi makro ekonomi dalam negeri saat ini. Indonesia membutuhkan lompatan besar untuk mencapai target tersebut.

"Kalau secara realistis mungkin di bawah angka itu. Dengan kondisi sekarang, business as usual seperti periode I tidak akan tercapai. Jadi butuh dorongan yang signifikan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Fithra mengatakan untuk bisa mencapai target tersebut, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen-6,5 persen di 2045. Pertumbuhan tersebut tentu tak bisa dianggap sepele.

Pasalnya, rata-rata pertumbuhan Indonesia lima tahun belakangan ini hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen.

Ia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di level tersebut, ekspor dan investasi sebagai motor penggerak ekonomi harus digenjot secara maksimal. Untuk ekspor, ia bilang harus tumbuh sebesar 9,8 persen per tahun.

Sedangkan investasi langsung secara kumulatif harus tembus Rp35 ribu triliun-Rp40 ribu triliun pada 2024.  Itu bukan pekerjaan mudah.

Alasannya, dua komponen tersebut sampai saat ini masih bergerak lesu. Untuk ekspor, nilai turun 1,29 persen dari US$14,28 miliar di Agustus menjadi US$14,10 miliar pada September.

Nilai ekspor turun lebih tajam secara tahunan sebesar 5,74 persen.  Tak jauh berbeda, realisasi investasi sepanjang 2018 hanya naik Rp37,8 triliun setara 4,11 persen dari Rp692,8 triliun menjadi Rp721,3 triliun.

Secara persentase, pertumbuhannya melambat dibandingkan 2017 yang tercatat naik hingga 13,05 persen. Ironisnya, aliran investasi mampet ketika negara lain justru kecipratan investasi besar dari China sebagai imbas perang dagang AS-China.

[Gambas:Video CNN]
Senada, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan target tersebut membutuhkan upaya ekstra. Ia bilang target tersebut tak bisa dilakukan dengan kebijakan biasa yang sudah sering dilakukan pemerintah lima tahun belakangan ini.

"Masih banyak yang harus digenjot. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rill sebesar 6,5 persen-7 persen di 2045 dengan asumsi depresiasi rupiah sebesar 3 persen," ucapnya.

Ia melanjutkan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen-7 persen dapat dicapai dengan syarat pertumbuhan investasi mencapai 15 persen per tahun. Target itu, sambung dia, tidak mudah lantaran investasi di Indonesia masih kurang efisien. Sebagai gambaran, lanjutnya, untuk menggenjot pertumbuhan dampak investasi sebesar Rp1 membutuhkan investasi sebesar Rp6,5 rupiah.

"Pertumbuhan investasi 15 persen susah sekali dan tidak terlalu bagus bagi ekonomi, karena investasi yang tinggi secara makro akan menyebabkan inflasi, suku bunga naik jadi secara umum bisa terjadi over heating," katanya.

Namun demikian, secara umum ia menilai mimpi yang disampaikan Jokowi untuk meraih target PDB US$7 triliun sudah sesuai koridor. Dalam pidatonya, kepala negara mengatakan terdapat lima strategi untuk meraih target tersebut.

Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, menyederhanakan segala kendala regulasi melalui skema omnibus law. Keempat, menyederhanakan birokrasi dengan mengurangi jumlah eselon dari semula empat eselon menjadi hanya dua eselon. Kelima, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur.

Meski selaras dengan target PDB US$7 triliun, ia mengatakan bukan berarti tak ada catatan pada upaya tersebut. Ia menyatakan pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas SDM diyakini bakal meningkatkan daya saing Indonesia sehingga mampu mendatangkan investasi.

Tetapi efek pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM kepada perekonomian tak bisa cepat.  "Perbaikan infrastruktur lama, butuh waktu bertahun-tahun. Lalu, setelah selesai hasilnya tidak didapatkan sekarang. Apalagi SDM membutuhkan waktu lebih lama," imbuhnya.

Terkait omnibus law, ia menyatakan pemerintah membutuhkan perumusan kebijakan yang baik. Pasalnya, efisiensi regulasi tak hanya cukup dengan mengeluarkan satu undang-undang omnibus law.

Ia khawatir ketika kebijakan tersebut nantinya jadi dilaksanakan malah menimbulkan kekacauan hukum pada aturan lainnya.

Sementara itu, kondisi manufaktur juga masih melempem. Kondisi tersebut membuat target pemerintah mereformasi ekonomi dari sumber daya alam kepada manufaktur tak semudah membalikkan tangan.

Pada kuartal II 2019, industri manufaktur hanya bisa tumbuh 3,4 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,88 persen. Padahal, pertumbuhan manufaktur bisa tembus Sepanjang 6,7 persen atau melebihi pertumbuhan ekonomi yakni 6,2 persen pada 2011. Setelah itu, baik pertumbuhan ekonomi maupun manufaktur kompak lesu.

Tahun ini, Menteri Perindustrian periode 2016-2019 Airlangga Hartarto memperkirakan industri manufaktur akan tumbuh 5,4 persen pada 2019.  Yose bilang, sejalan dengan fokus pengembangan sektor manufaktur pemerintah juga tak boleh mengesampingkan potensi pertumbuhan sektor jasa.

"Dengan perkembangan teknologi, sektor jasa punya kemampuan dan daya kompetisi yang tinggi. Sektor manufaktur sendiri sebetulnya sudah lewat, tetapi berarti manufaktur lantas ditinggalkan," katanya.

Terakhir, ia menuturkan angka PDB US$7 triliun tak lantas mencerminkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Lebih utama, sambung dia, adalah memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki kualitas dan tidak timpang.

Jokowi sendiri menargetkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2045 mencapai Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. "Jadi pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan semua masyarakat sehingga ekonomi sifatnya inklusif, tidak hanya dirasakan segelintir orang saja," ujarnya.
(agt)