Terawan Diminta Jokowi Bantu Atasi Persoalan BPJS Kesehatan
CNN Indonesia
Rabu, 23 Okt 2019 21:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membenahi masalah yang melilit BPJS Kesehatan. Permasalahan yang tak kunjung usai menimbulkan defisit keuangan di tubuh eks PT Askes (Persero) itu.
Hal ini diungkapkan Terawan usai pelantikan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10). Ia menyatakan permintaan itu disampaikan langsung oleh Jokowi kepadanya.
"Prioritas ke depan harus sesuai dengan visi misi Presiden [Jokowi], yaitu semua hal yang mendukung Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau di bidang kesehatan, ya masalah stunting, BPJS terkait pelayanan preventif dan promotif," ungkap Terawan.
Khusus untuk BPJS Kesehatan, Terawan mengatakan Jokowi sudah memberikan berbagai arahan agar masalah-masalah di sektor kesehatan bisa segera diselesaikan.
Ia menegaskan akan melakukan tindakan agar masalah di seputar BPJS Kesehatan bisa segera selesai. Kendati begitu, ia meminta waktu kepada publik agar bisa memberinya waktu untuk mempelajari seluruh seluk beluk masalah yang membelit BPJS Kesehatan.
"Karena banyak pihak-pihak yang terkait dan intinya bagaimana membuat solusi yang paling wise (bijaksana), yang tidak memberatkan masyarakat dan negara," katanya.
Sayangnya, ia enggan memberi elaborasi lebih lanjut terkait gambaran kebijakan yang sekiranya akan diambil ke depan untuk membenahi masalah BPJS Kesehatan. Ia juga enggan berkomentar soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan.
"Nanti saya lihat dulu," ucapnya.
Beberapa masalah BPJS Kesehatan, yaitu ketidakcocokan daftar peserta di administrasi dan di lapangan, dugaan manipulasi kelas dan jenis layanan bagi fasilitas BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit, hingga menumpuknya jumlah tunggakan yang belum dibayar peserta. Hal ini membuat BPJS Kesehatan kemungkinan mengalami defisit keuangan mencapai Rp32 triliun pada akhir tahun ini.
Di sisi lain, ia mengatakan Jokowi juga ingin ia bisa menyelesaikan masalah tubuh pendek akibat kekurangan gizi alias stunting. Seperti halnya masalah BPJS Kesehatan, Terawan juga meminta waktu untuk mempelajari hal ini.
"Izin saya cek dulu, karena tiap daerah punya keunikan untuk mengatasinya, tidak mungkin hanya digelontorkan [dana] begitu saja. Itu akan hilang, akan musnah, anggarannya harus betul-betul tepat sasaran, waktu, dan guna," terangnya.
Sebelumnya, nama Terawan sempat santer terdengar beberapa waktu lalu karena kontroversi penyembuhan penyakit stroke dengan terapi cuci otak.
Teknik yang dikenal sebagai Digital Substraction Angiography (DSA) ini sempat membuat nama Terawan melambung. Ia mengaku metoda ini telah digunakan pada ribuan orang sejak 2005 dan berhasil menyembuhkan mereka.
Berdasarkan pengalamannya, pasien bisa sembuh dari stroke selang 4-5 jam pasca-operasi. Metode pengobatan tersebut disebutnya telah diterapkan di Jerman dengan nama paten 'Terawan Theory'.
Metode ini dipertanyakan sejumlah kalangan karena dinilai tak ilmiah. Keraguan dari beberapa pihak juga muncul karena menganggap metode ini belum melewati uji klinis dan penelitian ilmiah yang memadai.
Untuk menjawab keraguan metoda DSA yang digunakan Terawan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar sidang etik. Namun, sidang ini tidak dihadiri oleh Terawan, hingga ia akhirnya dipecat dari keanggotaan asosiasi dokter itu.
Dia dipecat sementara selama 12 bulan. IDI kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Sejak masa sanksinya berakhir, Terawan kembali aktif.
[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)
Hal ini diungkapkan Terawan usai pelantikan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10). Ia menyatakan permintaan itu disampaikan langsung oleh Jokowi kepadanya.
"Prioritas ke depan harus sesuai dengan visi misi Presiden [Jokowi], yaitu semua hal yang mendukung Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau di bidang kesehatan, ya masalah stunting, BPJS terkait pelayanan preventif dan promotif," ungkap Terawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan akan melakukan tindakan agar masalah di seputar BPJS Kesehatan bisa segera selesai. Kendati begitu, ia meminta waktu kepada publik agar bisa memberinya waktu untuk mempelajari seluruh seluk beluk masalah yang membelit BPJS Kesehatan.
Sayangnya, ia enggan memberi elaborasi lebih lanjut terkait gambaran kebijakan yang sekiranya akan diambil ke depan untuk membenahi masalah BPJS Kesehatan. Ia juga enggan berkomentar soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan.
"Nanti saya lihat dulu," ucapnya.
Beberapa masalah BPJS Kesehatan, yaitu ketidakcocokan daftar peserta di administrasi dan di lapangan, dugaan manipulasi kelas dan jenis layanan bagi fasilitas BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit, hingga menumpuknya jumlah tunggakan yang belum dibayar peserta. Hal ini membuat BPJS Kesehatan kemungkinan mengalami defisit keuangan mencapai Rp32 triliun pada akhir tahun ini.
Di sisi lain, ia mengatakan Jokowi juga ingin ia bisa menyelesaikan masalah tubuh pendek akibat kekurangan gizi alias stunting. Seperti halnya masalah BPJS Kesehatan, Terawan juga meminta waktu untuk mempelajari hal ini.
"Izin saya cek dulu, karena tiap daerah punya keunikan untuk mengatasinya, tidak mungkin hanya digelontorkan [dana] begitu saja. Itu akan hilang, akan musnah, anggarannya harus betul-betul tepat sasaran, waktu, dan guna," terangnya.
Sebelumnya, nama Terawan sempat santer terdengar beberapa waktu lalu karena kontroversi penyembuhan penyakit stroke dengan terapi cuci otak.
Teknik yang dikenal sebagai Digital Substraction Angiography (DSA) ini sempat membuat nama Terawan melambung. Ia mengaku metoda ini telah digunakan pada ribuan orang sejak 2005 dan berhasil menyembuhkan mereka.
Berdasarkan pengalamannya, pasien bisa sembuh dari stroke selang 4-5 jam pasca-operasi. Metode pengobatan tersebut disebutnya telah diterapkan di Jerman dengan nama paten 'Terawan Theory'.
Metode ini dipertanyakan sejumlah kalangan karena dinilai tak ilmiah. Keraguan dari beberapa pihak juga muncul karena menganggap metode ini belum melewati uji klinis dan penelitian ilmiah yang memadai.
Untuk menjawab keraguan metoda DSA yang digunakan Terawan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar sidang etik. Namun, sidang ini tidak dihadiri oleh Terawan, hingga ia akhirnya dipecat dari keanggotaan asosiasi dokter itu.
Dia dipecat sementara selama 12 bulan. IDI kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Sejak masa sanksinya berakhir, Terawan kembali aktif.
[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK