Jadi Menteri, Erick Thohir Mau 'Bersih-bersih' BUMN

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 19:28 WIB
Jadi Menteri, Erick Thohir Mau 'Bersih-bersih' BUMN Menteri BUMN Erick Thohir. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir mengaku siap mengevaluasi kinerja jajaran Kementerian BUMN secara menyeluruh, termasuk manajemen perusahaan pelat merah. Ia menuturkan evaluasi akan dilakukan usai dirinya resmi menjabat sebagai Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.

Evaluasi itu dilatarbelakangi deretan-deretan kejadian negatif yang menjerat manajemen BUMN dalam beberapa waktu terakhir.

"Alhamdulillah Allah telah memberikan suatu yang lebih buat saya, ya mungkin sudah waktunya saya juga untuk bersih-bersih. Hal ini penting, karena saya tidak mau good corporate government (GCG) di BUMN hanya sebuah lip service (ucapan semata). Sudah banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi yang saya rasa kurang baik buat citra BUMN," katanya, Rabu (23/10).


Bukan rahasia lagi, direksi perusahaan pelat merah terseret kasus korupsi. Sebut saja, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara. Lebih lanjut, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019. Ada juga, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada April 2019, dan masih banyak jajaran nama direksi lainnya.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amien ini mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari dan menyusun target-target Kementerian BUMN yang akan dicapai di bawah kepemimpinannya. Ia langsung menggelar rapat koordinasi internal dengan para bersama jajaran Kementerian BUMN dan direksi BUMN usai proses serah terima jabatan dengan Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno.

Di sisi lain, ia mengaku akan mengkaji ulang perkembangan proyek-proyek besar di bawah Kementerian BUMN, seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung serta perjanjian kerja sama PT Pertamina (Persero).

"Kami sinkronisasi mana yang bisa diselesaikan dalam waktu beberapa bulan, bahkan perlu lebih dari setahun. Tentu saya belum bisa sharing, karena besok baru rapat terbatas untuk meyakinkan apakah angka-angka atau target ini bisa dicapai. Yang pasti, banyak hal-hal yang harus kami tuntaskan," katanya.
(ulf/lav)