Moeldoko Sebut Subsidi Untuk BPJS Kesehatan Sudah Tinggi

CNN Indonesia | Rabu, 30/10/2019 19:22 WIB
Moeldoko Sebut Subsidi Untuk BPJS Kesehatan Sudah Tinggi Moeldoko meminta masyarakat memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat memahami keputusan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri. Moeldoko menyebut subsidi pemerintah untuk BPJS Kesehatan sangat tinggi.

Menurutnya, kenaikan iuran ini membangun kesadaran masyarakat untuk gotong royong bersama-sama pemerintah membantu BPJS Kesehatan agar tetap berjalan.

"Membangun gotong royong lah, bersama-sama pemerintah ikut memberikan, membantu agar BPJS (Kesehatan) berjalan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).


Moeldoko menyebut terdapat 107 juta masyarakat yang mendapatkan subsidi untuk program BPJS Kesehatan ini. Kondisi ini, sambung ia, membuat pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I,II, dan III.

"Gelombang (kelas) tiga naiknya (iuran) kurang lebih Rp16.500. Itu yang komplain sekarang ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019 lalu. Beleid tersebut, salah satunya mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri.

Kenaikan iuran mencapai dua kali lipat dari tarif saat ini. Jika dirinci, iuran kelas III mandiri naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan, kelas II mandiri meningkat dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I melonjak Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Menanggapi kenaikan iuran ini, sejumlah masyarakat angkat suara. Sebagian besar mengaku keberatan karena harus menanggung biaya menjadi berlipat ganda, tak terkecuali pengamat kebijakan publik.

Mereka menyesalkan kenaikan drastis iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen lebih. Kenaikan drastis dinilai lantaran pemerintah tidak patuh terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, seperti menyesuaikan iuran setiap dua tahun sekali.
[Gambas:Video CNN] (fra/sfr)