ANALISIS

Maksud Amarah Jokowi di Balik Impor Cangkul

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 08/11/2019 09:07 WIB
Maksud Amarah Jokowi di Balik Impor Cangkul Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terheran-heran lantaran mendapat informasi sejumlah barang masih di-impor, salah satunya cangkul.

"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor? Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, Rabu (6/11) lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berpendapat permasalahan impor cangkul tak lepas dari minimnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk buatan lokal. Pasalnya, ia mengklaim pasokan industri dalam negeri mencukupi kebutuhan cangkul.

"Kesadarannya belum ada (untuk menggunakan cangkul lokal). Kalau kualitasnya sudah bagus, itu akan kami kampanyekan," ucap Agus, Kamis (7/11).

Sebagai solusi, ia akan mendorong industri, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menggunakan cangkul buatan dalam negeri. Ia juga akan meminta kementerian/lembaga untuk membeli alat pertanian produksi lokal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal melihat kejengkelan Jokowi menggambarkan permasalahan industri domestik yang lebih pelik di tengah perlambatan ekonomi.

Dalam hal ini, tergambar sebuah ironi, di mana sebagai negara yang kaya akan sumber daya, masih harus mengimpor peralatan pertanian sederhana yang terbuat dari kayu dan besi baja. Kondisi itu diperparah mengingat Indonesia merupakan negara agraris, di mana kebutuhan akan cangkul cukup tinggi.

Menurut Faisal, konsumen yang rasional akan memilih produk impor dibandingkan produk lokal karena harga yang ditawarkan murah dengan kualitas bagus. Artinya, ada persoalan daya saing yang harus dibenahi.

"Perlu melihat secara komprehensif dari hulu ke hilir, sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Harga jual yang murah bisa disebabkan oleh ongkos produksi yang rendah. Faktornya bisa berasal dari rendahnya harga bahan baku maupun biaya operasional yang efisien.

Sebagai gambaran, bahan utama pembuat cangkul adalah besi baja. Saat ini, Indonesia masih harus mengimpor besi dan baja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), besi dan baja menduduki komoditas impor ketiga terbesar selama periode Januari-September 2019 dengan angka US$7,63 miliar atau meningkat 8,08 persen secara tahunan.
[Gambas:Video CNN]
Sementara, industri besi dan baja Indonesia sulit bersaing. Bahkan, produsen baja lokal besar PT Krakatau Steel (Persero) Tbk saat ini masih disibukkan dengan upaya restrukturisasi utang.

Pemerintah bisa mengambil langkah bijak dengan melindungi industri lokal yang ingin dibangun. Sebab, secara alami, pada tahap awal, ongkos produksi tidak efisien, mengingat skala ekonominya yang kecil.

Salah satu opsi untuk melindungi produk lokal adalah dengan menerapkan bea masuk impor pada produk yang ingin dilindungi.

"Di China, mengapa bisa efisien karena logistik murah, energi murah, impor bahan baku tarifnya di nolkan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih murah," jelasnya.

Selain itu, sambung Faisal, pemerintah juga bisa mendorong permintaan produk lokal dengan cara mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyerap produk buatan dalam negeri.

Apabila kualitas produk benar mumpuni dan dibanderol dengan harga murah, konsumen dengan sendirinya akan melirik produk tersebut.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan pernyataan Jokowi menjadi gambaran terbatasnya kapasitas industri dalam negeri. Terlebih, saat ini, Indonesia cenderung mengarah ke proses deindustrialisasi.

"Mungkin lebih efisien mengimpor karena kita mengalokasikan sumber daya kita untuk yang lain, tetapi di sisi lain juga menggambarkan betapa tidak berdayanya kita dari sisi industri dan dari sisi ekspor," jelasnya.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian memang cenderung merosot. Tak hanya itu, pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi.

Data BPS menunjukkan porsi industri manufaktur pada perekonomian kuartal III 2019 tercatat 19,62 persen atau merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 19,63 persen. Laju pertumbuhannya juga cuma 4,15 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, 5,02 persen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat kapasitas ekspor dalam negeri terbatas. Sementara, di sisi lain, harus mengimpor barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi sendiri.

Kekecewaan Jokowi, sambung Fithra, wajar dilontarkan di tengah tekanan defisit neraca dagang. Kondisi defisit berisiko menekan nilai tukar yang ujung-ujungnya dapat membebani perekonomian.

BPS mencatat, sepanjang periode Januari-September 2019, defisit neraca dagang Indonesia mencapai US$1,95 miliar. Penyebabnya, nilai impor sebesar US$126,11 miliar melampaui nilai ekspor sebesar US$124,17 miliar.

Namun, perlu dicermati, pada periode tersebut impor merosot 9,12 persen, lebih dalam dari ekspor yang turun 8 persen.Penurunan impor paling banyak terjadi pada bahan baku/penolong sebesar 10,22 persen. Kemudian, impor barang konsumsi turun 8,77 persen, dan barang modal minus 4,13 persen.

Namun, sejumlah ekonom menilai penurunan impor lebih disebabkan oleh lemahnya permintaan industri seiring kondisi perekonomian yang melambat, bukan karena keberhasilan industri dalam negeri menghasilkan produk substitusi.


(bir)