ANALISIS

Pro dan Kontra Ahok dari Napi Bakal Jadi Bos BUMN

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 13:41 WIB
Pro dan Kontra Ahok dari Napi Bakal Jadi Bos BUMN Ilustrasi wajah Ahok. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali ramai diperbincangkan, usai Menteri BUMN Erick Thohir disebut meminta mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menduduki kursi pimpinan salah satu perusahaan pelat merah. Bukan tanpa alasan, soalnya Ahok sempat menjadi kontroversi usai mendekam di penjara karena kasus penistaan agama.

Ahok, yang kini aktif menjadi anggota PDI Perjuangan, memang belum memastikan di mana ia akan berlabuh. Dalam pesan instan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), Ahok mengaku menyinggung PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Sarinah (Persero) saat bertandang ke kantor Kementerian BUMN kemarin.

Namun, dalam wawancara terpisah di Istana Kompleks Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan Ahok jadi bos BUMN. Meski demikian, Jokowi tidak memastikan apakah wakilnya di kursi pimpinan daerah DKI Jakarta itu akan menjabat sebagai komisaris atau direksi.

"Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses. Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," terang Jokowi.

Di samping posisi yang akan diduduki Ahok, menarik membahas politikus PDI Perjuangan tersebut. Lihatlah, ingar bingar warganet di berbagai jejaring media sosial yang beropini usai Ahok dikabarkan akan menjadi bos BUMN.

Pemilik akun @dillaselanri mengaku senang mengetahui Ahok akan menduduki jabatan di kursi BUMN. "Nonton Youtube, beritanya pak Erick ajak pak Ahok join (bergabung) di BUMN. Walau belum tahu jabatannya apa, tapi senang sekali," tulisnya.

Akun lain melontarkan kekecewaannya dengan rencana pemerintah menggandeng Ahok. "Perasaan banyak orang yang berintegritas dan capable (mampu) untuk memimpin BUMN, tapi kok ambil yang pernah bermasalah dengan hukum," kicaunya @DartoTahir.

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus mengaku tidak ingin membela atau menentang Ahok. Tapi, ia mengisyaratkan agar pemerintah mencari orang lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan sektor usaha yang digeluti BUMN tersebut.

Ia mengingatkan jangan sampai menunjuk orang yang tak memiliki kemampuan bisnis sedikit pun. "Menurut saya seharusnya cari yang lebih aman, bukan saya membela Ahok atau tidak. Tapi masih bisa dicari lagi yang tidak menimbulkan kegaduhan," terangnya.

Apalagi, jika pasar tidak menerima keputusan pemerintah mengenai sosok pemimpin di BUMN, maka akan membahayakan perusahaan ketika mencari pendanaan. "Pasar kan kadang ada yang suka sekali, ada yang tidak, makanya lebih baik yang minim konflik," jelasnya.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai sebaiknya posisi dirut BUMN strategis tak diisi oleh politikus. Sebab, ada kesan, hanya bagi-bagi jabatan. "Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dari awal kalau sosok yang akan memimpin BUMN adalah orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Tidak ada titip-titip politik," tegas dia mengingatkan.

Pendapat berbeda datang dari Managing Director LM FEB UI Toto Pranoto. Ia menuturkan tidak ada salahnya memberi kesempatan bagi Ahok untuk duduk di salah satu kursi BUMN, terutama sektor energi. Toh, ia menyebut Ahok memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup memadai.
Pro dan Kontra Ahok dari Napi Bakal Jadi Bos BUMNAhok kembali diperbincangkan setelah dicalonkan menjadi bos BUMN. Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini kontroversial setelah dipidana kasus penistaan agama. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
"Ahok dianggap figur yang berhasil melakukan transformasi birokrasi di DKI Jakarta. Ia punya talenta sebagai strong leader (pemimpin yang kuat) yang memiliki visi jangka panjang," jelasnya.

lagipula, ia memuji, Ahok memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat. Ditambah lagi, Ahok memiliki integritas tinggi. "Kalau penguasaan bidang teknis akan muncul seiring dengan berjalannya waktu ketika mengelola perusahaan," imbuh Toto.

PR Ahok

Saat ini, ada empat BUMN strategis yang belum memiliki direktur utama secara definitif. Dua di antaranya adalah perusahaan energi dan tambang, yakni PT PLN (Persero) dan PT Inalum (Persero), sedang sisanya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Masing-masing perusahaan memiliki setumpuk pekerjaan rumah (PR) dan persoalan yang harus diselesaikan. PLN misalnya, punya PR menyelesaikan mega proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW). Di samping persoalan beban utang dan upaya mencari dana secara mandiri.

Di sisi lain, Toto bilang terjadi kelebihan pasokan listrik di tengah pembangunan mega proyek listrik 35 ribu MW. Ini menjadi tantangan bagi pemimpin baru PLN untuk bisa melakukan negosiasi ulang kontrak pembangunan pembangkit listrik agar pasokan dan kebutuhan listrik nantinya tidak timpang.

"Saat ini justru di Jawa terjadi kelebihan pasokan (listrik). Ini bagaimana menyesuaikan situasi tersebut dalam konteks renegosiasi dengan pihak swasta yang ikut membangun misalnya," katanya.

Sementara, tanggung jawab di Inalum juga tak kalah berat. Perusahaan itu adalah induk holding pertambangan dan membawahi empat perusahaan. Yakni, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Inalum membutuhkan sosok direktur utama yang bisa mengintegrasikan semua potensi anggota holding nya," terang dia, sembari memaparkan fakta Inalum saat ini tidak ada dirut definitif setelah Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sementara, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan direktur utama Bank Mandiri dan BTN diharapkan bisa memangkas suku bunga kredit yang masih dinilai tinggi oleh Jokowi. "Jadi nanti direktur utama perbankan ini bagaimana bisa mengimplementasikan arahan presiden bagaimana suku bunga itu bisa diturunkan," ucap Yusuf.

Selain itu, industri perbankan juga sedang dihadapkan pada persoalan penyaluran kredit dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Di sisi lain, rasio kredit macetnya meningkat.
[Gambas:Video CNN]


(bir)