ANALISIS

Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga Google

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 14:32 WIB
Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga Google Ilustrasi dompet digital. (CNN Indonesia/Eka Santhika Parwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan teknologi ramai-ramai melirik bisnis dompet digital. Di Indonesia, masyarakat mulai akrab dengan Gopay, Ovo, Dana, Doku, dan LinkAja. Sementara, e-commerce raksasa China mengenalkan pembayaran non-tunai Alipay, termasuk WeChat Pay.

Dunia barat juga tak mau ketinggalan. Yang terbaru, Facebook, WhatsApp, dan Google juga akan mengenalkan alat transaksi pembayaran.

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat 39 penerbit uang elektronik, baik yang berbasis kartu maupun server per September 2019.

Pertumbuhan peredarannya sangat pesat. Per September 2019, total uang elektronik yang beredar mencapai 257,08 juta unit atau melonjak 7,5 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi transaksi juga terlihat lompatan, baik dari sisi volume maupun nominal. Pada Januari-September 2019, volume transaksi mencapai 3,72 miliar atau 27,4 persen di atas volume transaksi sepanjang tahun lalu, 2,92 miliar.

Dari sisi nominal, nilai transaksi uang elektronik sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp95,74 triliun atau melonjak hampir dua kali lipat dari total transaksi tahun lalu yang sebesar Rp47,2 triliun.

Tak heran aplikator penyedia layanan sistem pembayaran melalui uang elektronik kian menjamur. Pasalnya, pengamat perbankan Achmad Deni Deruri menyebut potensi penerimaan komisi atas transaksi sangat menggiurkan. Terlebih, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan penetrasi sistem pembayaran non-tunai masih terbatas.

Ketentuan komisi atas uang elektronik sendiri sudah diatur BI dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG).

Untuk transaksi isi ulang (top up) saja, biaya yang dipungut berkisar Rp750 hingga Rp1.500 per transaksi. Selain itu, masih ada komisi dari merchant discount rate (MDR) atau biaya yang dibayarkan merchant atas setiap transaksi yang berkisar 0,15 persen hingga 1 persen dari nilai transaksi.

"Sudah ada standar dari BI komisinya berapa, sehingga mereka (perusahaan) bersaing untuk mendapatkan volume (transaksi) yang banyak. Taruhlah komisi Rp1.000 per transaksi, kalau 1 juta orang sudah Rp1 miliar," ujar Deni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).

Bisnis ini, menurut Deni, juga berkepanjangan. Sebab, transaksi pembayaran selalu dilakukan setiap hari oleh masyarakat. Bahkan, di saat krisis ekonomi sekalipun. "Sistem pembayaran itu kan kebutuhan sehari-sehari, aliran darah dari perekonomian," imbuhnya.

Bagi perekonomian, sistem pembayaran yang mudah dan efisien akan berdampak positif. Permintaan barang bisa meningkat karena konsumen yang tadinya kesulitan membayar, kini memiliki opsi pembayaran yang lebih mudah.
Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga GoogleIlustrasi dompet digital. (CNN Indonesia/Eka Santhika Parwitasari).
Pembayaran berbagai kewajiban dan tagihan masyarakat juga bisa lebih tepat waktu. Misalnya, dalam hal pembayaran pajak. "Terkadang, seseorang tak membayar tagihan karena tidak tahu cara membayarnya," jelasnya.

Di sisi lain, fenomena ini memberikan tantangan bagi ekosistem sistem pembayaran. Dari sisi regulator, keamanan dan perlindungan konsumen harus dikedepankan.

Pelaku industri juga berkewajiban untuk melindungi data-data konsumen, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, kepercayaan konsumen bisa runtuh.

Selain itu, kemudahan sistem pembayaran, sambung Deni, pada akhirnya juga akan mengubah perilaku konsumen. Bayangkan, kini seseorang yang ingin berbelanja tidak perlu keluar rumah, cukup melalui ketukan jari di telepon genggam.

Sistem pembayaran yang efisien juga membuat perputaran uang dan barang semakin cepat. Kondisi ini menuntut kesiapan dari sisi produksi barang untuk memenuhi permintaan.

"Kemudahan pembayaran juga membuat selera konsumen cepat berubah, sehingga produsen harus mampu berinovasi untuk bisa mengejar," tuturnya.

Direktur Riset Center of Reforms in Economic Reform Piter Abdullah Redjalam menilai wajar perusahaan berbasis teknologi masuk ke bisnis sistem pembayaran. Sebab, perusahaan sudah memiliki ekosistem yang dibutuhkan.

Ekosistem yang dimaksud adalah pengguna yang memiliki ketergantungan pada layanan serta fitur aplikasi yang siap dikembangkan. Misalnya, aplikasi Facebook yang penggunanya mencapai miliaran.

"Mereka (perusahaan) sudah punya ekosistem yang bisa dijadikan profit, tidak perlu membangun ekosistem baru lagi," terang Piter.

Di awal, perusahaan penyedia layanan saling berebut pengguna dan volume transaksi. Tidak heran, perusahaan rela jor-joran membakar uang untuk menarik pengguna sebanyak-banyaknya.

Pada tahap ini, pengguna akan dimanjakan dengan berbagai promo, mulai dari diskon tunai maupun cashback di mitra merchant. "Mereka (perusahaan) berlomba untuk memberikan yang terbaik. Perlombaan itu akan menguntungkan bagi konsumen," katanya.

Sampai di satu titik, konsumen kembali rasional dalam berbelanja. Kondisi itu tak lepas dari berkurangnya promo yang ditawarkan dan keterbatasan pendapatan. "Kalau uangnya terbatas, mereka (konsumen) akan belanja segitu-segitu saja," jelasnya.

Setelah masuk ke tahap ini, penyedia layanan sistem pembayaran berharap pengguna dengan sendirinya memilih menggunakan transaksi non tunai karena sudah merasa ketergantungan.

Pada titik ini, konsumen memilih transaksi non tunai karena menyadari keunggulannya dibandingkan transaksi tunai, terutama dalam hal kemudahan, efisiensi, dan keamanan.
[Gambas:Video CNN]


(bir)