ANALISIS

Juntrungan Keluh Jokowi soal Bunga Bank hingga Aliran Kredit

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 12/11/2019 10:00 WIB
BI perlu turun tangan membantu Jokowi dalam menurunkan bunga kredit dengan menekan tingkat imbal hasil penempatan dana bank di instrumen investasi mereka. Ilustrasi kredit. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluh. Keluhan ia sampaikan terkait suku bunga kredit perbankan nasional yang tak kunjung turun sampai akhir tahun ini.

Maklum, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan tingkat bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR) sebanyak empat kali sejak pertengahan tahun supaya bank bisa menurunkan bunga kredit mereka. Data BI, total penurunan bunga acuan sudah mencapai 100 basis poin (bps) menjadi 5 persen pada Oktober 2019.

Tapi, di tengah kebijakan BI tersebut, rata-rata bunga deposito bank baru turun 26 bps dan bunga kredit bank 8 bps.


Tak hanya soal bunga kredit, kepala negara juga mengeluh soal aliran pembiayaan bank ke pelosok Indonesia yang masih minim. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah kantor cabang bank cenderung menjamur di pusat-pusat bisnis dan ekonomi.

Jumlah kantor cabang bank terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 510 kantor. Lalu, diikuti Jawa Timur 428 kantor, Jawa Barat 412 kantor, dan Jawa Tengah 344 kantor.

Sementara, jumlah kantor cabang bank di kawasan timur Indonesia justru minim. Papua Barat, misalnya hanya memiliki 27 kantor cabang bank, padahal luasnya jauh lebih besar dari Jakarta.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan pemerintah, bahkan Jokowi sekalipun, sejatinya tak bisa melakukan tekanan apapun kepada bank untuk menurunkan tingkat bunga kreditnya. Pasalnya, tingkat bunga pada dasarnya ditentukan dengan mengikuti mekanisme pasar.

Mekanisme pasar biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha.

Kedua, penawaran imbal hasil atas penempatan dana bank di BI. Menurutnya, permintaan kredit memang cenderung menurun karena perekonomian global dan domestik sedang lesu.

Alhasil, banyak pihak menahan diri, termasuk untuk mengajukan kredit yang kebetulan bunganya masih tinggi. Di sisi lain, bank juga masih tergiur penawaran imbal hasil yang cukup tinggi dari berbagai instrumen penempatan dana bank di BI, seperti Sertifikat BI (SBI) dan lainnya.

Kondisi ini, kata Piter, sedikit banyak membuat bank lebih memilih menginvestasikan dananya di bank sentral nasional ketimbang mengisi kantong likuiditas untuk memberikan kredit ke masyarakat dan dunia usaha.

Hal ini membuat bank lebih memilih untuk menjaga tingkat bunga kredit, sehingga tidak turun cukup secepat yang diharapkan Jokowi. Sekalipun, dana tersebut tidak gencar diberikan.

"Kondisi ini membuat bank memiliki cost of fund yang rendah dan mempunyai pilihan menahan suku bunga kredit di level yang tinggi," ungkap Piter kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Menurutnya, bila ingin bank menurunkan bunga kreditnya, BI harus berani menurunkan pula tingkat imbal hasil penempatan dana bank di instrumen investasi yang ditawarkan. Dengan begitu, bank secara tidak langsung 'dipaksa' untuk menggunakan dana yang dimilikinya ke sektor yang lebih produktif.

Bila cara ini tidak dijalankan, menurutnya, bank masih akan tetap saja malas mengeluarkan dana yang dimiliki untuk menyalurkan kredit dengan tingkat bunga yang kompetitif. Apalagi, ada kebiasaan bank yang sulit diubah; cepat menurunkan bunga kredit ketika bunga acuan BI turun.

"Apabila BI tidak mengambil kebijakan terobosan untuk mengatasi ketatnya likuiditas, penurunan suku bunga deposito terutama bagi suku bunga kredit akan berjalan lambat. Tidak ada yang bisa memaksa bunga kredit bank turun, termasuk presiden," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]
"Masalahnya, BI tidak pernah merasa sumber masalahnya ada di mereka," imbuhnya.

Sementara persoalan minimnya aliran kredit dan pengembangan bisnis bank di pelosok Indonesia terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang merata belum berhasil terwujud. Nah, untuk masalah ini, kata Piter, pemerintah yang punya andil besar.

"Penyaluran kredit mengikuti aktivitas ekonomi. Ketimpangan aktivitas ekonomi akan menyebabkan juga ketimpangan penyaluran kredit," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Caranya, dengan menjamin bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pusat bisnis dan perdagangan, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Pemerintah juga perlu mendorong  program ekonomi di pinggiran. Program bisa dilakukan dengan menggencarkan proyek infrastruktur, pembangunan industri, hingga pusat ekonomi riil lain bagi masyarakat.

"Pemerintah yang punya instrumen untuk menciptakan atau mendorong aktivitas ekonomi di kawasan pinggiran atau terpencil. Setelah daerah tersebut tumbuh dan dianggap menguntungkan baru bank akan masuk," terangnya.

Senada, Ekonom Standard Chartered Aldian Taloputra mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata jadi syarat masuknya bank dan aktivitas keuangan yang lebih tinggi di pinggir Tanah Air. Pasalnya, bank berorientasi pada pasar.

"Bank sangat mempertimbangkan size bisnis yang ada di suatu kawasan. Makanya tak heran kalau pun ada bank yang bangun kantor di Sulawesi misalnya, itu pasti pilihnya di kota yang paling ramai kegiatan ekonominya," jelasnya.

Untuk itu, perlu daya dobrak dari program pemerintah agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di daerah. Selain itu, perlu pula jaminan keamanan di kawasan pelosok, sehingga peristiwa-peristiwa kerusuhan tidak menjadi momok yang menakutkan bagi bank untuk membuka kantor cabang.
(agt)