Soal Ahok, Kementerian BUMN Minta SP Pertamina Tak Berpolitik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian BUMN meminta kepada serikat pekerja PT Pertamina (Persero) untuk tidak membawa urusan politik ke dalam urusan bisnis di perusahaan minyak dan gas negara tersebut. 

Permintaan disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga terkait penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap isu penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero).

"Ini kan bisnis jangan bawa politik lah ke urusan bisnis gitu. Jadi kami minta, kami harapkan teman serikat pekerja lihat dulu," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11).

FSPPB  menyatakan menolak jika Ahok dijadikan pemerintah menjadi direksi maupun komisaris Pertamina. Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan penolakan disampaikan karena pihaknya khawatir keberadaan Ahok di Pertamina nantinya justru akan mengganggu bisnis dan pelayanan Pertamina.

Lihat juga: Eks Pimpinan KPK Chandra Hamzah Diplot Jadi Bos Bank BUMN

Kekhawatiran tersebut disampaikan terkait karakter Ahok selama ini yang ia sebut sering membuat kegaduhan dan keributan.

"Semua tahu bagaimana rekam jejak, sikap, dan perilaku yang bersangkutan (Ahok) yang selalu membuat keributan dan kegaduhan dimana-mana. Bahkan seringkali berkata kotor," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/11) lalu.

Arya mengatakan kekhawatiran serikat pekerja Pertamina tersebut berlebihan. Pasalnya, serikat pekerja belum pernah melihat kinerja Ahok di Pertamina.

"Kalau Pak Ahok masuk, lihat dulu kerjanya, kalau di korporat itu terukur keberhasilannya, untung atau tidak. Semua bisa dilihat dari angka, tidak bisa bohong," katanya.

Selain itu kata Arya, pemerintah sampai saat ini juga belum mengambil keputusan apapun soal Ahok.

"Belum tentu juga (di Pertamina). Bisa di Pertamina, bisa di PLN," katanya.

[Gambas:Video CNN] (hns/agt)