ESDM Akan Colek Sri Mulyani Bila Kuota Solar Subsidi Jebol

CNN Indonesia | Selasa, 26/11/2019 19:42 WIB
Kementerian ESDM akan meminta tambahan anggaran subsidi BBM ke Kementerian Keuangan bila konsumsi solar melampaui kuota. Konsumsi solar subsidi berpotensi melampaui 14,5 juta kiloliter, kuota yang telah ditetapkan untuk 2019 ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM menyatakan bakal segera meminta tambahan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bila volume konsumsi solar subsidi membengkak dari kuota yang telah ditentukan sebanyak 14,5 juta kiloliter pada tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menanggapi kemungkinan konsumsi solar bersubsidi jebol pada tahun ini. Data Kementerian ESDM memang mencatat konsumsi solar subsidi sudah mencapai 13 juta kiloliter pada Oktober 2019.

Artinya, rata-rata penggunaan volume solar subsidi mencapai 1,3 juta kiloliter per bulan. Sementara sisa kuota subsidi solar tinggal 1,5 juta kiloliter untuk dua bulan. Dengan kondisi tersebut peluang konsumsi solar subsidi  melebihi kuota terbuka lebar.


"Prinsipnya, kebutuhan masyarakat terpenuhi, nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit. Nanti kelebihannya, tinggal minta ke Kemenkeu kelebihannya, simple kan," ucap Djoko di sela acara Pertamina Energy Forum 2019 di Hotel Raffles, Jakarta, pada Selasa (26/11).

Sementara Djoko mengasumsikan kebutuhan mungkin akan meningkat sekitar 1,5 juta kiloliter dari kuota. Dengan asumsi tersebut, ia memperkirakan tambahan anggaran subsidi dari Kemenkeu sekitar Rp3 triliun.

Kendati begitu, ia meminta publik tidak khawatir. Pasalnya, berapa pun tambahan kuota yang harus dipenuhi pemerintah dan PT Pertamina (Persero) pasti akan terpenuhi.

Menurutnya, pemerintah masih punya opsi penambahan kuota solar subsidi dari hasil program mandatori campuran minyak nabati pada BBM alias biodiesel sebanyak 30 persen (B30).

Kebetulan, program itu akan dipercepat dari semula pada awal tahun depan menjadi mulai Desember 2019. "Seberapa pun kebutuhan masyarakat akan dikasih, jangan disalahgunakan," jelasnya.

Di sisi lain, meski akan menjamin kebutuhan publik terpenuhi, namun ia memastikan program ini tetap diawasi dengan jeli. Sebab, ia tidak ingin ada permainan dalam pengadaan solar subsidi.

[Gambas:Video CNN]
Sementara berdasarkan data Kemenkeu, realisasi anggaran subsidi energi sudah mencapai Rp98,5 triliun atau 61,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp160 triliun. Realisasi masih minim karena pengaruh penurunan harga minyak dunia.

Rinciannya, anggaran belanja subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru terpakai Rp58 triliun atau 57,7 persen dari pagu. Sementara realisasi belanja subsidi listrik baru mencapai Rp40,5 triliun atau 68 persen dari pagu. (uli/agt)